PEKANBARU (RA) - Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) resmi menetapkan dua nama yang lolos verifikasi sebagai bakal calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau masa bakti 2026–2030.
Keduanya dipastikan memenuhi seluruh persyaratan untuk melaju ke tahap pemilihan dalam Musyawarah Provinsi (Musprov).
Anggota TPP, Muhammad Yasir, didampingi Agusman Sikumbang dan Hendrico Bachtiar, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah seluruh proses administrasi dirampungkan.
Penetapan itu juga mempertimbangkan arahan dari KONI Pusat terkait perpanjangan waktu verifikasi dan independensi tim.
"KONI Pusat menegaskan bahwa proses ini sepenuhnya merupakan kewenangan TPP yang bersifat independen. Karena itu, kami tidak ingin berlarut-larut dan segera menyampaikan hasil penjaringan calon Ketua Umum KONI Riau masa bakti 2026–2030," ujar Yasir, Rabu (25/2/2026).
Dua kandidat yang dinyatakan memenuhi syarat yakni Edi Basri sebagai calon nomor urut 1 dan Iskandar Hosein sebagai calon nomor urut 2.
Edi Basri tercatat memperoleh dukungan dari 31 cabang olahraga (cabor) serta enam KONI kabupaten/kota. Sementara Iskandar Hosein mengantongi dukungan awal dari 27 cabor, namun setelah diverifikasi yang dinyatakan sah berjumlah 21 cabor.
Ia juga mendapat dukungan dari 10 KONI kabupaten/kota dengan enam di antaranya dinyatakan sah.
Dengan terpenuhinya syarat dukungan tersebut, TPP memastikan kedua nama resmi berstatus calon Ketua Umum KONI Riau.
Seiring rampungnya proses verifikasi, jadwal Musprov KONI Riau yang sebelumnya direncanakan pada 14–15 Februari 2026 ditetapkan ulang menjadi 7–8 Maret 2026.
"Kami berharap KONI Riau segera mempersiapkan Musprov 2026, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang mampu mendorong peningkatan prestasi olahraga di daerah," katanya.
TPP juga telah menyampaikan dokumen hasil verifikasi kepada KONI Pusat dan KONI Provinsi Riau. Tugas tim tersebut sebatas melakukan penjaringan dan penyaringan, sedangkan pelaksanaan Musprov menjadi kewenangan penuh organisasi.
Sebagai catatan, dalam dokumen verifikasi terdapat satu dari lima anggota TPP yang tidak turut menandatangani surat keputusan, yakni Ketua TPP Khairul Fahmi.
Empat anggota lainnya yang membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk pengesahan adalah Muhammad Yasir, Agusman Sikumbang, Hendrico Bachtiar, dan Yudhi Muis Syarif.
