ROHIL (RA) - Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Datuk Sri Jufrizan, menyatakan sikap tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Isu tersebut belakangan kembali mencuat dalam perbincangan publik nasional.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Datuk Sri Jufrizan menilai wacana tersebut berpotensi melemahkan profesionalisme Polri sebagai institusi penegak hukum.
"Polri harus tetap berdiri sebagai alat negara yang netral dan tidak berada di bawah pengaruh kepentingan politik tertentu. Penempatan Polri di bawah kementerian justru membuka ruang intervensi kekuasaan," ujar Jufrizan.
Menurutnya, kedudukan Polri telah diatur secara jelas dan tegas dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, ia menilai posisi tersebut tidak boleh ditafsirkan secara politis maupun pragmatis.
"Hal itu bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip negara hukum," tegasnya.
Ia menambahkan, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka yang dipertaruhkan bukan hanya independensi lembaga, tetapi juga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.
"Kepercayaan publik adalah fondasi utama penegakan hukum. Jika independensi terganggu, maka dampaknya akan sangat luas," pungkasnya.
