PEKANBARU (RA) - Kepolisian Daerah (Polda) Riau membentuk Satuan Tugas (Satgas) Darurat Pembangunan Jembatan untuk mendukung program nasional pembangunan ribuan jembatan, khususnya di daerah terpencil.
Wakil Kepala Polda (Wakapolda) Riau Brigjen Pol Hengky Haryadi mengatakan, pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI yang kemudian diperintahkan Kapolri dan diimplementasikan oleh Kapolda Riau.
"Sebagaimana arahan Bapak Presiden tentang pembangunan ribuan jembatan di seluruh Nusantara, khususnya di daerah terpencil, Kapolri menindaklanjutinya dengan membentuk Satgas Darurat Pembangunan Jembatan. Ini kemudian kami implementasikan di jajaran Polda Riau," kata Brigjen Hengky saat rilis, Selasa (27/1/2026).
Menurut Hengky, Satgas Pembangunan Jembatan Polda Riau melakukan verifikasi dan asesmen langsung ke lapangan bersama masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan pendekatan bottom up, sesuai kebutuhan dan keinginan warga.
"Di Riau, jembatan bukan sekadar penghubung. Jika akses ini terputus, maka akses hidup masyarakat ikut terganggu, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga aktivitas ibadah," ujarnya.
Ia mencontohkan kondisi jembatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Dusun Mulut Ikan, Kecamatan Tebing Tinggi. Di lokasi tersebut terdapat sekolah dasar yang aksesnya terhambat karena jembatan rusak dan harus menyeberangi sungai yang kerap muncul buaya.
"Bayangkan anak-anak harus menyeberangi sungai untuk berangkat sekolah, sementara di sana sering terlihat buaya. Ini sangat membahayakan masa depan dan keselamatan anak-anak kita," jelas Hengky.
Berdasarkan hasil asesmen, Polda Riau akan membangun dan merenovasi total 26 jembatan dengan panjang keseluruhan sekitar 700 meter. Rinciannya, 17 jembatan baru dan 9 jembatan direnovasi.
"Sebanyak 17 jembatan kita bangun baru karena rusak berat dan tidak mungkin direnovasi, sedangkan 9 jembatan lainnya kita perbaiki agar layak kembali digunakan," ungkapnya.
Hengky menyebut, satu jembatan telah rampung dan sudah dimanfaatkan masyarakat. Untuk percepatan, Polda Riau akan mengerahkan 250 personel Satgas Darurat Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi yang berasal dari jajaran Polres.
"Besok Satgas akan mulai kita turunkan ke lapangan. Pembangunan ini kita lakukan bersama masyarakat, mulai dari perencanaan hingga perawatan ke depannya," katanya.
Brigjen Hengky menegaskan, pembangunan jembatan ini bersifat kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media. Pendanaan pembangunan berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR).
"Ketika jembatan rusak dan masyarakat tidak punya pilihan, Polri hadir sebagai representasi negara untuk memastikan masyarakat bisa hidup, belajar, dan beraktivitas secara aman," tegas Hengky.
"Pembangunan 26 jembatan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu bulan dan diharapkan segera diresmikan," tutup Hengky.
