PEKANBARU (RA) - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) menetapkan percepatan huluisasi kelapa sawit sebagai fokus utama perjuangan organisasi pada tahun 2026. 

Langkah ini diarahkan untuk mengoptimalkan sektor hulu industri sawit yang dinilai masih tertinggal jauh dibandingkan sektor hilir, sekaligus menjadi fondasi utama bagi keberhasilan program hilirisasi nasional.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung, mengatakan bahwa penguatan sektor hulu dan perbaikan tata kelola merupakan kunci sukses hilirisasi sawit sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Menurutnya, tanpa hulu yang kuat, target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen akan sulit tercapai secara berkelanjutan.

"Penguatan sektor hulu dan tata kelola menjadi kunci dari suksesnya hilirisasi sawit yang dicanangkan Presiden Prabowo pada RPJMN dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8 persen," kata Gulat, Senin (12/1/2026).

Gulat menjelaskan, huluisasi sawit yang dimaksud Apkasindo mencakup serangkaian agenda strategis yang saling terintegrasi dari hulu hingga hilir. 

Salah satu prioritas utama adalah revitalisasi kelembagaan sawit guna mendorong harmonisasi kebijakan dan penguatan tata kelola kelapa sawit secara menyeluruh. 

Selain itu, Apkasindo mendorong percepatan realisasi data tunggal kelapa sawit nasional melalui konsolidasi seluruh data sawit ke dalam satu sistem terpadu yang kredibel dan mudah diakses.

Dalam rangka menciptakan harga yang adil dan transparan, Apkasindo juga menekankan pentingnya pembentukan bursa tunggal CPO. Bursa ini diharapkan dapat menjadi rujukan harga yang kredibel dan akuntabel, sehingga mampu melindungi kepentingan petani sawit sekaligus pelaku industri. 

Di sisi lain, penguatan riset juga menjadi perhatian serius melalui gagasan pusat riset sawit terpadu, sebagai wadah konsolidasi seluruh riset sawit nasional untuk meningkatkan produktivitas serta memperluas diversifikasi produk turunan.

Gulat menambahkan bahwa percepatan huluisasi juga menyasar persoalan struktural yang selama ini dihadapi petani sawit rakyat. 

Penataan tenurial lahan sawit dalam kawasan hutan, khususnya untuk perkebunan rakyat, dinilai harus segera diselesaikan agar memberikan kepastian hukum. 

Selain itu, percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR), pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) menjadi agenda yang tidak terpisahkan.

Apkasindo juga mendorong percepatan kemitraan petani sawit dengan pabrik kelapa sawit melalui skema FPKM 20 persen, penguatan kelembagaan pekebun yang terintegrasi dengan hilirisasi, serta peningkatan kualitas SDM sawit melalui pendekatan horizontal dan vertikal. 

Bahkan, ke depan Apkasindo menilai implementasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi di sektor perkebunan sawit, khususnya sawit rakyat, menjadi keniscayaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Lebih lanjut, Gulat ME Manurung mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir DPP Apkasindo secara serius telah menginisiasi pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BOSI) atau badan sejenis. 

"DPP Apkasindo sejak 2 tahun terkahir sudah menginisiasi untuk didirikannya Badan Otoritas Sawit Indonesia (BOSI) atau badan sejenis yang memiliki daya laksana tinggi dalam menginterpretasikan industri sawit dari sektor hulu, hilir, sampai ke turunan-turunannya. Badan ini akan bertanggungjawab langsung kepada Bapak Presiden Republik Indonesia," ungkap Gulat. 

Menurut Gulat, gagasan pembentukan BOSI tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Apkasindo telah melakukan kajian akademis, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta dialog dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki keselarasan pandangan. 

"Terkait badan ini, kami juga telah melakukan ujian akademis, FGD dengan berbagai stakeholder terkait yang mempunyai keselarasan pandangan, urgensi optimalisasi tata kelola kelapa sawit Indonesia dengan mengedepankan kepentingan nasional berkeadilan dan sebagai upaya mengkonsolidasikan kekuatan bangsa," pungkasnya.

Seluruh proses tersebut menegaskan urgensi optimalisasi tata kelola kelapa sawit Indonesia dengan mengedepankan kepentingan nasional yang berkeadilan, sekaligus sebagai upaya mengonsolidasikan kekuatan bangsa dalam menjaga sawit sebagai komoditas strategis nasional.