BENGKALIS (RA) - Koalisi Indonesia Bersih (KIB) Riau menyoroti enam kegiatan pembuatan billboard di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkalis yang tercatat dalam LPSE Bengkalis pada kategori non-tender (pengadaan langsung) tahun anggaran APBD Perubahan 2025.

Enam proyek tersebut masing-masing memiliki nilai HPS identik sebesar Rp159.890.409, dengan total anggaran hampir Rp1 miliar. Namun seluruhnya tetap dilakukan dengan metode pengadaan langsung, bukan tender terbuka.

Ketua KIB Riau, Hariyadi SE, mempertanyakan urgensi proyek billboard tersebut di tengah kebijakan efisiensi keuangan daerah.

"Kalau bicara urgensi, billboard bukan kebutuhan mendesak. Tidak berhubungan langsung dengan pelayanan pelabuhan atau transportasi. Jadi aneh kalau kegiatan seperti ini justru diutamakan dalam APBD Perubahan," ujar Hariyadi kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

Berdasarkan penelusuran KIB di LPSE Bengkalis, enam proyek billboard itu tersebar di sejumlah UPT Dishub, namun memiliki jenis pekerjaan dan nilai seragam, hanya berbeda lokasi.

Tercatat tiga perusahaan sebagai pelaksana kegiatan, masing-masing mendapat dua paket pekerjaan, yakni CV Sejahtera Abadi, CV Arthagraha Construction, dan CV Sugeta Putra Meranti.

Hariyadi menilai pola tersebut tidak wajar dan berpotensi sebagai bentuk pemecahan paket (splitting tender) untuk menghindari mekanisme lelang terbuka.

"Kalau enam kegiatan itu serupa, seharusnya dijadikan satu paket dan ditenderkan. Pemecahan seperti ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan transparansi pengadaan," tegasnya.

Ia mengingatkan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tegas melarang pemecahan paket untuk menghindari tender.

Selain itu, KIB juga mencurigai adanya pola pengaturan dalam pembagian proyek tersebut.

"Kalau sistemnya transparan, mustahil hasilnya terbagi rata begitu. Ini lebih mirip pembagian jatah proyek, bukan hasil persaingan harga," kata Hariyadi.

KIB Riau meminta Inspektorat Bengkalis dan APIP Provinsi Riau segera menelusuri proyek tersebut agar tidak menjadi preseden buruk di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang ditekan untuk efisiensi.

#BENGKALIS