JAKARTA (RA) – Peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September menjadi momentum penting bagi jutaan petani kelapa sawit di Indonesia. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menegaskan komitmennya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menyuarakan delapan deklarasi strategis sebagai representasi 17 juta petani sawit di seluruh Tanah Air.

Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr Gulat Medali Emas Manurung, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang berlangsung daring pada Selasa kemarin. Hadir pula Sekjen DPP APKASINDO Dr Rino Afrino, Ketua Harian Gus Dalhari Harahap, serta jajaran 25 Ketua DPW dan 164 perwakilan DPD dari berbagai daerah.

Gulat menegaskan bahwa petani sawit di bawah naungan APKASINDO memilih untuk tidak melakukan aksi demonstrasi pada peringatan Hari Tani Nasional tahun ini. Keputusan itu diambil demi menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi nasional.

"Kami ingin masyarakat merasa nyaman. Petani sawit lebih baik tetap di kebun, bekerja menjaga ketahanan pangan dan energi berbasis sawit," ujar Gulat, yang juga menjabat sebagai Dewan Pakar Laskar Prabowo.

Dalam forum tersebut, APKASINDO merumuskan delapan deklarasi strategis yang akan dibacakan secara resmi di Pontianak, Kalimantan Barat. Berikut poin-poin aspirasi petani sawit kepada Presiden Prabowo Subianto:

1. Mendukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Demi terwujudnya Indonesia berdaulat dalam ketahanan pangan dan energi berbasis sawit.

2. Kepastian Hukum Lahan Sawit Rakyat
Mendesak penerbitan sertifikat hak milik kebun sawit rakyat, termasuk lahan yang diklaim kawasan hutan namun sudah ditanami sebelum 2020 sesuai UUCK dan regulasi EUDR.

3. Pengakuan Peran Petani Sawit
Menuntut penghargaan lebih besar atas kontribusi petani sebagai pilar ekonomi nasional dan penyumbang devisa.

4. Perbaikan Tata Kelola Perkebunan
Mendukung tata kelola sawit yang transparan, adil, dan berkelanjutan. APKASINDO juga meminta Satgas Penertiban Kawasan Hutan tidak memasang plang di kebun rakyat yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial.

5. Penguatan Direktorat Jenderal Perkebunan
Meminta Kementerian Pertanian mengembalikan fokus dan dukungan nyata kepada petani sawit melalui Ditjen Perkebunan.

6. Pembentukan Badan Sawit Nasional (BSAN)
Lembaga ini diperlukan untuk menyelesaikan tumpang tindih regulasi dan memastikan pemasukan negara dari sektor sawit sesuai potensi sebenarnya.

7. Kemudahan Akses Program PSR dan Sarpras
Meminta penyederhanaan persyaratan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Sarana-Prasarana (Sarpras) dengan pembiayaan dari dana sawit BPDP.

8. Penegakan Kemitraan Plasma-Inti
Pemerintah diminta menegakkan kewajiban perusahaan inti menyediakan 20% plasma tanpa pengecualian, serta memberi ruang bagi petani masuk ke sektor hilir, termasuk produksi biodiesel (FAME).

Deklarasi ini, menurut Gulat, menjadi komitmen bersama untuk memperkuat peran petani sawit dalam mendukung agenda besar Presiden Prabowo menuju kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pertumbuhan ekonomi nasional.