JAKARTA (RA) — Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), dengan menegaskan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, penguatan fungsi legislasi, serta efisiensi anggaran di tengah ketidakpastian global.

Dalam pidatonya, Puan menyampaikan bahwa tahun sidang baru ini menandai periode kedua masa bakti DPR 2024–2029. Menurut dia, tantangan yang dihadapi bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut persoalan mendasar seperti keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kedaulatan nasional.

“Pendekatan pembangunan bisa berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama: rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat,” ujarnya.

Puan menegaskan, DPR bersama pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan, baik di bidang hukum, pertahanan, pembangunan, maupun anggaran, dirumuskan secara cermat dan mempertimbangkan risiko jangka pendek maupun panjang.

Ia juga mengingatkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi kompas pembangunan, sehingga tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden.

Dalam laporan kinerja legislasi tahun pertama, DPR dan pemerintah telah menuntaskan pembahasan 14 undang-undang, dan pada masa sidang ini akan memfokuskan 11 RUU yang masih dalam Pembicaraan Tingkat I.

Puan menekankan DPR lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas legislasi, serta mengedepankan partisipasi publik yang bermakna sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Dari sisi pengawasan, Puan mengungkap DPR menerima 5.642 laporan masyarakat selama setahun terakhir, rata-rata 15 hingga 16 laporan per hari, yang sebagian besar telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada pemerintah.

Ia menegaskan bahwa DPR siap memberikan teguran politik terbuka kepada pembantu presiden yang kinerjanya tidak sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menjelang pidato Presiden tentang Rancangan APBN 2026, Puan mengingatkan bahwa penyusunan anggaran harus mempertimbangkan dampak perlambatan ekonomi global, keterbatasan ruang fiskal, dan kebutuhan belanja negara yang selalu lebih besar dari pendapatan.

“Dalam keterbatasan ruang fiskal, pemerintah harus menetapkan prioritas belanja yang efektif dan efisien,” katanya.

Puan menutup pidato dengan ajakan kepada seluruh anggota DPR untuk menghasilkan kebijakan yang melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan rakyat, sekaligus berkontribusi pada tatanan dunia yang lebih baik. Masa persidangan akan berlangsung hingga 2 Oktober 2025.