RIAU (RA) – Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, menyatakan dukungannya terhadap rencana Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, yang berencana memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mengatasi defisit keuangan daerah yang mencapai Rp1,5 triliun dan tunggakan pembayaran tahun sebelumnya sebesar lebih dari Rp2 triliun.
"Kami mendukung langkah ini, tetapi harus ada perencanaan matang dari Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ini bukan keputusan yang bisa diambil begitu saja, butuh kajian yang mendalam," kata Budiman, Rabu (13/3/2025).
Meski begitu, ia menekankan bahwa pemotongan TPP tidak boleh mengurangi profesionalisme ASN dalam bekerja. Menurutnya, meskipun ada kekhawatiran terhadap dampaknya bagi motivasi pegawai, tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat harus tetap diutamakan.
Sebelumnya, Gubri Abdul Wahid mengakui bahwa defisit anggaran dan tunggakan pembayaran kegiatan tahun 2024 menjadi tantangan besar bagi keuangan daerah. Dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau yang hanya mencapai Rp8 triliun, sementara belanja pegawai mencapai sekitar Rp4 triliun, pemotongan tunjangan ASN dinilai sebagai solusi rasional untuk menjaga stabilitas fiskal.
DPRD Riau kini menantikan strategi konkret dari pemerintah provinsi guna memastikan kebijakan ini diterapkan secara efektif tanpa mengganggu kinerja birokrasi.
"Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan anggaran daerah," tegas Budiman.
GoogleNews
.jpg)