PEKANBARU (RA) - Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kantor Lurah Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kamis (13/3). Agung ingin melihat langsung pelayanan yang ada di sana. 

Namun, saat sidak Agung mendapati Lurah Kampung Bandar tidak ada di tempat. Agung juga mendapati hanya ada pegawai 3 orang di kantor pemerintah tersebut. Satu orang PNS dan dua lagi merupakan THL yang bertugas di sana. 

"Memang rata-rata lurah tidak ada di tempat," kata Agung Nugroho di sela-sela tinjauannya. 

Agung kemudian melakukan sidak ke Kantor Camat Pekanbaru Kota. Di sana Agung juga mendapati camat tidak ada di kantor. Agung mempertanyakan keberadaan camat yang seharusnya di kantor memberi pelayanan ke masyarakat. 

Di sana Agung terlihat mengumpulkan seluruh pegawai Kantor Camat Pekanbaru Kota. Agung juga mengabsen pegawai yang hadir. Dia juga mempertanyakan soal layanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Agung miris melihat kondisi ini, dimana seharusnya lurah dan camat menjadi pelayanan masyarakat namun keberadaan mereka tidak diketahui. 

"Ini memang sudah kebiasaan meninggalkan kantor camat. Ini akan menjadi koreksi bagi kami. Kami akan segera panggil (lurah dan camat)," tegas. 

Dia memastikan akan melakukan evaluasi terhadap oknum lurah dan camat tersebut. Agung menyebut, ini menjadi catatan berat bagi dirinya. Dia juga memperingatkan pegawai untuk tidak boleh lagi hal ini terjadi kedepannya. 

"Harus ada alasan yang pasti untuk meninggalkan kantor. Misalnya mengunjungi warga meninggal, daerah mananya. Atau apapun. Karena camat ini membantu tugas walikota sesuai wilayah masing-masing," ungkapnya. 

Sebelumnya sidak ke kantor lurah dan camat, Agung didampingi Plt Kepala Diskominfo Pekanbaru, Firman Hadi lebih dulu sidak ke Kantor Bapenda Kota Pekanbaru. Agung melihat pelayanan di Bapenda terkait pembayaran pajak daerah. 

Salah satu menjadi perhatian di sana, terkait banyaknya keluhan masyarakat terhadap panjangnya antrian pengurusan pajak. Agung juga berencana memotong birokrasi dalam pengurusan pajak daerah, agar mempermudah masyarakat.