DPRD Riau Soroti Harga Kelapa yang Melonjak, Pasokan Bergantung dari Sumatera Barat

DPRD Riau Soroti Harga Kelapa yang Melonjak, Pasokan Bergantung dari Sumatera Barat
Adam Syafaat.

RIAU (RA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap aduan masyarakat tentang harga kelapa di Provinsi Riau yang mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Diketahui, di Kota Pekanbaru harga kelapa ukuran kecil di tingkat pengecer mencapai Rp12 ribu per butir, sementara ukuran besar dijual seharga Rp15 ribu. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan di provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara, di mana kelapa dijual sekitar Rp5.000 per butir.  

"Pasokan kelapa di Riau saat ini sebagian besar berasal dari Sumatera Barat. Sementara itu, kelapa dari Indragiri Hilir (Inhil), yang merupakan salah satu daerah penghasil kelapa di Riau, lebih banyak digunakan untuk produksi kopra dibandingkan santan," kata Adam, Rabu (12/3/2025).

Ia menuturkan, kesulitan mendapatkan kelapa juga dirasakan di berbagai kabupaten dan kota di Riau, seperti Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Warga setempat mengeluhkan kelangkaan komoditas ini, terutama menjelang bulan Ramadan, ketika permintaan kelapa meningkat untuk kebutuhan memasak.  

Lonjakan harga kelapa dan keterbatasan pasokan ini menurut Adam tentu akan menjadi masalah serius bagi masyarakat.  

"Memang terjadi hukum pasar, di mana permintaan tinggi menyebabkan harga meningkat, sementara ketersediaan barang terbatas," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kualitas santan dari kelapa Inhil dinilai kurang optimal dibandingkan dengan kelapa dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara.  

"Kelapa dari Inhil biasanya kurang cocok untuk kebutuhan memasak. Perbandingannya, tiga kelapa Inhil hanya setara dengan satu kelapa dari Sumbar dalam hal kualitas santan," tambahnya.  

Adam menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk mengatur perdagangan kelapa guna mencegah lonjakan harga yang merugikan masyarakat.  

"Pemerintah harus memiliki manajemen pasar yang jelas untuk komoditas ini. Jangan dibiarkan begitu saja tanpa regulasi yang bisa mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan kelapa di pasaran," tegasnya.  

#DPRD Provinsi Riau

Follow WhatsApp Channel RiauAktual untuk update berita terbaru setiap hari
Ikuti RiauAktual di GoogleNews

DPRD Provinsi Riau

Index

Berita Lainnya

Index