JAKARTA (RA) - Anggota Komisi VIII DPR RI FPKB KH Maman Imanulhaq menegaskan  kekerasan dan tindak asusila yang terjadi di sebagian kecil pesantren yang tak berizin dan tak memperoleh pengawasan internal maupun eksternal.

"Karena itu, dengan tumbuhnya banyak pesantren, Kemenag RI perlu menginventarisasi, mengupdate, jumlah pesantren di seluruh Indonesia, " kata Mamandalam Dialektika Demokrasi bertajuk 'Mengawal Komitmen Kementerian Agama Dalam Penerapan Kebijakan Pesantren Ramah Anak' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Maman menambahkan banyak dari pesantren yang tumbuh tersebut, muncul ustadz-nya ‘karbitan’. "Ustadz tersebut aak tahu asal dan belajarnya dari mana, keluarganya siapa, berguru kepada siapa, pendidikan agama di mana, dan apakah sudah berizin atau belum? Makanya masyarakat harus hati-hati memilih pesantren untuk anak-anaknya, "  katanya.

Menyadari banyaknya pesantren yang tumbuh sekarang ini, Pengasuh Pesantren Al Mizan, Jatiwangi, Cirebon, Jawa Barat itu, pentingnya pemerintah mendata ulang. Selain melakukan pengawasan, sekaligus mengakui keberadaan pesantren yang ada sebelum negara ini ada dan telah berkontribusi besar terhadap tegaknya NKRI ini

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriyana Gantina menilai pentingnya pengawasan dari masyarakat, dan pemerintah terhadap pesantren. Ia menilai masih lemahnya pengawasan di dunia pendidikan, termasuk di pesantren. Hal inilah, yang menyebabkan banyak kasus kekerasan luput dari perhatian.

"Perlunya pengawasan terhadap pendirian pondok-pondok pesantren. Khususnya yang kategori rumahan dan tidak berizin itu juga masih luput dari pengawasan Kementerian Agama, baik kanwil maupun kabupaten/kota, "  katanya.

Selly menambahkan penting keterlibatan orang tua dan santri dalam sistem pengawasan guna mencegah kekerasan. "Banyak korban kekerasan di dunia pendidikan, baik di pesantren maupun di sekolah umum, yang sulit melaporkan kasusnya,” ucapnya.

Sementara Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian pada pesantren yang berada di Indonesia. Hingga hari ini, perhatian pemerintah terhadap pesantren ataupun madrasah sangat minim, karena ada fenomena guru-guru yang gajinya atau pendapatannya Rp 200.000 atau Rp 300.000 per bulan.

Manurut Habib Syarief, hal itu tidak hanya di luar jawa saja tapi masih banyak juga di Jawa Barat, Guru-guru Agama yang gajinya itu masih minim.

"Nah saya mendorong supaya pemerintah harus memberikan perhatian yang besar pada pesantren karena dari pesantren ini dapat melahirkan kualitas SDM yang unggul di masa yang akan datang, " katanya.

#DPR/MPR RI