RIAU (RA) – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto resmi menjalankan tugasnya setelah dilantik dan mengikuti retret di Magelang.

Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, menyebut kepulangan keduanya diharapkan dapat segera menyelesaikan persoalan tunda bayar yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Permasalahan ini harus segera dibahas bersama legislatif agar program prioritas tidak terhambat. Komunikasi dari eksekutif itu ke legislatif harus diperbaiki. Kami di Badan Anggaran DPRD Riau siap membahas bersama Pemprov Riau. Ini penting agar roda pemerintahan berjalan lancar dan program yang dijanjikan kepada masyarakat bisa terealisasi," kata dia, Senin (3/3/2025).

Diketahui, berdasarkan laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total tunda bayar yang belum diselesaikan oleh Pemprov Riau mencapai Rp915 miliar. Tunggakan ini berkontribusi pada defisit anggaran yang membengkak hingga Rp2,21 triliun.

Parisman menjelaskan bahwa hampir semua OPD di Pemprov Riau mengalami tunda bayar pada tahun 2024. Tunggakan terbesar terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan nilai Rp382 miliar, diikuti oleh Dinas Pendidikan (Disdik) yang memiliki tunggakan sebesar Rp136 miliar.

"Angka ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya bisa mempengaruhi berbagai program pembangunan. Kami berharap gubernur mampu menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan cepat tanggap. Masalah tunda bayar ini harus menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru tetap terjaga," tutupnya.

#DPRD Provinsi Riau