RIAU (RA) - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau kembali menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih belum maksimal dan hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, meminta BUMD di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meningkatkan kinerja dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terlebih saat ini situasi ekonomi Provinsi Riau sedang tidak mulus mengingat adanya defisit anggaran dan penundaan pembayaran (tunda bayar) di APBD 2024.
"Kita harapkan kondisi keuangan yang sedang kurang baik ini disadari oleh top manajemen BUMD. Penetrasi bisnis harus diperkuat agar kontribusi mereka terhadap PAD bisa lebih signifikan," kata Abdullah, Jumat (24/1/2023).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa Pemprov Riau tidak boleh terus-menerus mengandalkan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, keuangan yang sehat harus ditandai dengan pendapatan non-TKD yang besar, khususnya dari sektor yang dikelola BUMD. Potensi besar ini bisa dilakukan dengan perbaikan sistem bisnis dan optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya.
"Riau ini negeri dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah. BUMD harus memanfaatkan potensi ini dengan ekspansi bisnis yang maksimal, sehingga kita bisa mandiri tanpa terus bergantung pada bantuan pusat," tegasnya.
GoogleNews
.jpg)
