Riauaktual.com - Duet Prabowo-Gibran bertekad mencapai Indonesia Emas 2045, melalui 8 Program Hasil Terbaik Langsung yang dikawal oleh Presiden dan Wakil Presiden. Jika menang Pilpres 2024, Prabowo-Gibran akan memberikan makan siang dan susu gratis di pesantren, sebagai bagian dari penanganan stunting. Serta pemberian Kartu Anak Sehat.
Berikut rincian 8 Program Hasil Terbaik Langsung Prabowo-Gibran, seperti disampaikan dalam dokumen Visi Misi Indonesia Maju 2024:
1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
Stunting (tengkes) adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah, untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik.
Hal ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa prasekolah, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah atas (SMA), dan pesantren. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.
Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten
Kesehatan adalah salah satu bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah tenaga kesehatan (nakes) per populasi dan tempat tidur rumah sakit (RS) per populasi yang masih di bawah standar World Health Organization (WHO), harus segera dibenahi.
Akselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia.
Pemeriksaan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru.
Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50 persen pada tahun 2029. Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun.
Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, akan dibangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten.
Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (non-boarding school) dan asrama, serta terintegrasi dari SD hingga SMA.
Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
Masih adanya kemiskinan absolut, menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin.
Terkait hal tersebut, Prabowo-Gibran akan melanjutkan program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan. Serta menambahkan Kartu Anak Sehat.
Selain itu, program Kredit Usaha Tani -Perternakan, -Perikanan, -Perkebunan, -Produksi Pangan Rakyat, -Nelayan, -Pesisir, -Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millenial juga akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha. Sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Karena itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 6 persen, serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80)," ujar Prabowo-Gibran.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara
Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes), tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera.
Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik, bagi yang membutuhkan
Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan. Termasuk, membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan.
Ditargetkan untuk dapat membangun/ merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun, dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua.
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke angak 23 persen
Sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah. Karena itu, Prabowo-Gibran menilai, anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP).
"Negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB), hingga mencapai 23 persen," pungkas Prabowo-Gibran.
Sumber: RM.id