Riauaktual.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengklaim persiapan program Universal Health Coverage (UHC) atau berobat hanya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah di 97 persen. Program ini segera diluncurkan kepada warga Kota Pekanbaru untuk mempermudah akses layanan kesehatan.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, pencanangan UHC tersebut kini tinggal menunggu jadwal Penjabat (Pj) walikota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Kita cari dulu waktu yang tepat yang BPJS-nya bisa hadir, pak walikota bisa hadir, baru kita canangkan," kata Indra Pomi, Rabu (19/7).
Menurutnya, berdasarkan hasil rapat bersama OPD teknis persiapan UHC sudah di angka 97 persen dengan peserta BPJS aktif di atas 75 persen dari data kependudukan terakhir.
"Jadi pada prinsipnya kita sudah bisa UHC non cut off itu. Jadi sekarang kita sedang mencari waktu baik dari BPJS pusat maupun bapak walikota. Mudah-mudahan bisa segera dicanangkan," ujar Indra.
UHC sendiri merupakan cakupan kepesertaan Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 95 persen dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta JKN.
Dalam program ini, nantinya warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan hanya dengan membawa atau menunjukan KTP.
Anggaran yang dibutuhkan untuk jaminan kesehatan warga ini cukup besar. Pemko menganggarkan hingga puluhan miliar untuk mendukung program ini bisa berjalan.
Indra Pomi Nasution mengatakan, anggaran untuk mendukung UHC ini bakal masuk dalam APBD perubahan tahun 2023.
Program ini tidak hanya ditopang oleh APBD saja, tapi juga konsolidasi anggaran dengan Pemerintah Provinsi Riau. Pemko Pekanbaru menganggarkan Rp10 Miliar untuk mendukung UHC pada tahun ini.
"Kalau tak salah di APBD perubahan kita harus masukkan Rp10 Miliar," pungkasnya.