SIAK (RA) - Bupati Siak Afni Zulkifli menegur pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena masih membeli bahan pangan dari luar daerah.
Afni meminta dapur MBG memprioritaskan produk dari petani dan pelaku UMKM lokal di Kabupaten Siak.
Hal itu disampaikan Afni saat Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program MBG di Kantor Bupati Siak, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, Kabupaten Siak memiliki 1.568 UMKM, sebagian bergerak di sektor pertanian dan perikanan. Namun hingga kini masih banyak dapur SPPG yang belum memanfaatkan produk lokal tersebut.
"Tujuan utama Presiden dalam program MBG salah satunya membantu UMKM lokal. Kalau SPPG lebih banyak belanja ke Pekanbaru dan hanya sedikit belanja di Siak, tentu ini sangat kita sesalkan," tegas Afni.
Di Kabupaten Siak sendiri terdapat 56 dapur SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan. Afni meminta ke depan seluruh pengelola dapur MBG menjalin kemitraan dengan pelaku usaha setempat.
Ia bahkan memastikan pemerintah daerah siap membantu mencarikan pelaku UMKM yang mampu memasok kebutuhan dapur MBG.
"Ambil dulu produk UMKM lokal. Kalau yayasan butuh apa, koordinasikan dengan dinas terkait. Kami yang akan mencarikan UMKM-nya dan membina mereka," ujarnya.
Afni juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak untuk menyukseskan program MBG, bahkan jika harus melakukan penyesuaian anggaran daerah demi mendukung program prioritas Presiden.
"Saya akan fokus mengawal MBG ini. Kami sudah menyiapkan draft kesepakatan. Program ini juga akan diawasi melalui puskesmas dan diperkuat dengan peran ahli gizi agar kualitas makanan tetap terjaga," katanya.
Selain soal belanja bahan pangan, Afni turut menyoroti kualitas menu MBG selama bulan Ramadan yang dinilai belum memenuhi standar gizi.
Ia mengaku menerima laporan bahwa makanan untuk anak-anak PAUD hanya berupa kacang polong, kacang goreng, satu buah pisang, dan brownies.
"Saya mendapat laporan menu untuk anak-anak PAUD hanya kacang-kacangan seperti kue hari raya. Seharusnya bahan tersebut bisa diolah menjadi makanan yang lebih layak dan bergizi," kritiknya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Pekanbaru Syartiwidya menyarankan pelaku UMKM di Siak menjalin kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurutnya, dukungan modal sangat penting agar UMKM mampu memenuhi kebutuhan dapur MBG yang cukup besar setiap harinya.
"Misalnya satu SPPG membutuhkan hingga 2.500 kue per hari. Tentu UMKM perlu tambahan modal dan tenaga kerja," jelasnya.
Ia juga mendorong pelaku usaha mengembangkan produk pangan khas daerah seperti bakso ikan atau makanan khas Siak.
Syartiwidya menambahkan, program MBG memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi daerah. Saat ini terdapat 56 dapur SPPG di Kabupaten Siak, dan setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 tenaga kerja.
"Selain tenaga kerja dapur, ada juga petani dan UMKM yang terlibat. Kami mendorong konsep one product one village agar ekonomi desa ikut bergerak," katanya.
Ia mengungkapkan, perputaran dana program MBG di Siak sangat besar. Setiap dapur SPPG diperkirakan mengelola sekitar Rp1 miliar per bulan.
"Artinya dari 56 SPPG ada sekitar Rp56 miliar uang beredar setiap bulan di Siak. Dana ini harus berputar di Siak, jangan sampai keluar dari daerah," pungkasnya.
