JAKARTA (RA) - Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus menangani pakan ternak dan ikan.
Selain kelembagaan khusus yang bekerja menyerupai Perum Bulog, Komisi IV juga mengusulkan skema subsidi pakan layaknya pupuk bersubsidi guna mempercepat swasembada pangan nasional.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026) lalu.
Menurut Titiek, tingginya harga pakan menjadi keluhan utama peternak dan pembudidaya ikan di berbagai daerah. Dalam dialog bersama pemerintah daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta penyuluh perikanan, terungkap bahwa pakan menyedot hampir 85 persen biaya produksi pembudidaya.
Harga pakan pun tercatat sudah naik empat kali sepanjang tahun ini tanpa diimbangi kenaikan harga jual ikan.
"Kami mohon ada BUMN khusus pakan seperti Bulog yang mengurus beras. Pabriknya juga jangan hanya terpusat di Jawa, tetapi harus dibangun di Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia Timur," ujar politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/11/2026).
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kemenko Pangan, Badan Pangan Nasional, dan Danantara untuk merealisasikan pembentukan BUMN pakan tersebut.
Senada dengan Titiek, Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menilai bantuan sarana budidaya seperti sistem bioflok sering kali mangkrak setelah satu siklus panen akibat pembudidaya tak sanggup menanggung biaya pakan mandiri. Oleh karena itu, intervensi subsidi dinilai mendesak.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV turut mengapresiasi keberhasilan BPBAT Mandiangin dalam memijahkan ikan lokal seperti gabus haruan, kelabau, dan belida.
Mengingat BPBAT Mandiangin merupakan satu-satunya balai perikanan air tawar yang memasok kebutuhan seluruh Kalimantan, Komisi IV meminta KKP menambah Unit Pelaksana Teknis (UPT) serupa di provinsi lain.
Menanggapi hal itu, Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu menyatakan bahwa saat ini baru tersedia 15 UPT di seluruh Indonesia, dan pihaknya tengah mengajukan penambahan enam UPT baru untuk memperkuat layanan perikanan budidaya nasional.