JAKARTA (RA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permintaan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan keduanya berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan itu Gibran juga menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika yang berkembang terkait persoalan dokumen pendidikannya.
Hal tersebut disampaikan Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dalam diskusi bersama Gibran. Dalam kesempatan yang sama, Gibran memohon agar diberikan waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum.
"Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," ujar Prasetyo.
Niat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran di tengah dinamika yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.
Meski telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri, keterangan Mensesneg tersebut belum menyatakan bahwa Gibran secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.