PEKANBARU (RA) – Sebelum kasus dugaan pemerasan anggaran di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau mencuat, hubungan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dengan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid ternyata sempat diwarnai ketegangan.
SF Hariyanto bahkan mengaku pernah mengingatkan Abdul Wahid mengenai sejumlah persoalan masa lalunya, termasuk kasus dugaan korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau. Peringatan itu disampaikan langsung saat Abdul Wahid mendatangi rumah dinasnya ketika masih menjabat Wakil Gubernur Riau.
Pengakuan tersebut terungkap dalam persidangan perkara dugaan pemerasan anggaran Dinas PUPR-PKPP Riau dengan terdakwa Marjani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (9/11/2026).
Di hadapan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, SF Hariyanto menceritakan Abdul Wahid datang bersama dua orang dekatnya, yakni Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam dan Tata Maulana.
Dalam pertemuan itu, SF Hariyanto mengaku menyampaikan keberatan karena merasa tidak dilibatkan dalam sejumlah kegiatan pemerintahan. Ia juga mempersoalkan pemindahan sejumlah pejabat yang disebut sebagai orang-orang pilihannya.
"Ketua, saya bilang gimana kita nih, saya tidak pernah diajak, orang-orang saya dipindahkan, apa salahnya," ungkap SF Hariyanto menirukan perkataannya saat itu.
Persoalan kemudian berkembang ketika SF Hariyanto mengaku mengingatkan Abdul Wahid tentang kasus yang pernah dikaitkan dengannya. Bahkan, ia menunjukkan informasi mengenai persoalan tersebut melalui telepon genggam.
"Saya bilang dosa-dosa ketua itu banyak, saya tunjukkan handphone," jelasnya.
JPU kemudian menggali respons Abdul Wahid setelah mendapat peringatan tersebut. Menurut SF Hariyanto, Abdul Wahid justru menyatakan tidak gentar.
"Saya tidak takut katanya," beber SF Hariyanto.
Saat ditanya apakah ada persoalan lain yang disinggung selain kasus PON Riau, SF Hariyanto memastikan tidak ada.
Dalam persidangan yang sama, SF Hariyanto juga mengungkap pernah menyampaikan informasi mengenai dugaan praktik kutipan uang di lingkungan orang-orang dekat Abdul Wahid kepada Ustaz Abdul Somad (UAS).
Ia mengaku menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan permintaan uang bagi pejabat yang ingin pindah maupun mendapatkan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
"Saya dapat berita seliweran, dari masyarakat, kalau mau pindah atau naik jabatan, saya menghadap ke Ustaz Abdul Somad," ungkapnya.
Ketika didalami JPU mengenai pihak-pihak yang disebut dalam penyampaian tersebut, SF Hariyanto menyebut nama Tata Maulana dan Dani M Nursalam.
Namun, ia menegaskan hanya bermaksud mengingatkan agar dugaan praktik tersebut tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
"Ada Tata, ada Dani, saya mengingatkan saja jangan sampai jadi masalah," katanya.
JPU kemudian menanyakan apakah orang-orang yang disebut tersebut masih berada di lingkungan Abdul Wahid setelah informasi itu disampaikan.
SF Hariyanto mengaku mendapat informasi bahwa salah seorang ajudan Abdul Wahid bernama Dahri telah diberhentikan. Ia menyebut Dahri sebagai orang yang diketahui menerima uang terkait perpindahan jabatan.
Persidangan Marjani merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan pemerasan yang sebelumnya juga menjerat Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau M Arief Setiawan, serta mantan tenaga ahli gubernur Dani M Nursalam.
Ketiganya telah lebih dahulu menjalani persidangan dan dinyatakan bersalah. Pada tingkat pertama, masing-masing divonis dua tahun penjara. Namun, pada tingkat banding, hukuman mereka diperberat menjadi empat tahun penjara.
Sementara itu, dalam dakwaan terhadap Marjani, JPU KPK mengungkap adanya pengumpulan uang dari sejumlah kepala UPT di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau dengan total mencapai Rp3,55 miliar.
Uang tersebut diduga berasal dari setoran yang dikaitkan dengan penambahan anggaran pada masing-masing UPT Jalan dan Jembatan. Pengumpulan berlangsung sejak April hingga November 2025 di sejumlah lokasi, termasuk Rumah Dinas Gubernur Riau, Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, dan Kantor Bappeda.
Marjani didakwa menerima uang secara bertahap. Salah satu rangkaian penerimaan yang diungkap JPU mencapai Rp1 miliar, dengan penyerahan sebanyak lima kali di Rumah Jabatan Gubernur Riau.
Rinciannya, Rp300 juta, Rp200 juta, Rp180 juta, Rp170 juta, dan Rp100 juta. Total uang yang diserahkan kepada Marjani mencapai Rp950 juta, sedangkan Rp50 juta lainnya dipegang Dani.
JPU KPK juga mengungkap adanya penyerahan uang Rp450 juta kepada Abdul Wahid melalui Marjani menjelang keberangkatan rombongan ke Malaysia pada awal November 2025.
Uang tersebut disebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional Abdul Wahid selama perjalanan, termasuk rencana ziarah ke makam Tuan Guru Sayid di Negeri Sembilan, Malaysia.
Atas perbuatannya, Marjani didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ia juga didakwa melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.