PEKANBARU (RA) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (21/10/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dampak kabut asap terhadap kesehatan, ketidakjelasan program beasiswa, hingga dana bagi hasil (DBH) Riau.
Aksi dipimpin Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru, Raihan Dharma Putra, dengan Raja Osama Melva sebagai koordinator lapangan.
Massa meminta pemerintah daerah dan para wakil rakyat memberikan penjelasan serta mengambil langkah nyata terhadap persoalan yang mereka anggap belum terselesaikan.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti penanganan karhutla yang dinilai berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Mereka juga menyinggung ribuan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang mereka kaitkan dengan kondisi kabut asap di Riau.
Mahasiswa mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas persoalan tersebut sekaligus mendesak adanya penjelasan mengenai upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
"Siapa yang bertanggung jawab jika kami sudah ditolak di mana-mana, ke mana kami harus mengadu?" kata Raihan.
Selain persoalan lingkungan, HMI Cabang Pekanbaru menyoroti program beasiswa di Provinsi Riau. Mereka mempertanyakan kejelasan kelanjutan program tersebut dan menduga terdapat persoalan dalam penganggarannya.
Dalam orasi, mahasiswa menyebut belum ada penerima baru untuk program beasiswa yang mereka persoalkan sejak 2024. Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai status program, mekanisme penyaluran, serta kepastian bantuan bagi mahasiswa yang membutuhkan.
Massa juga menyampaikan bahwa aksi di DPRD Riau dilakukan setelah mereka mengaku tidak diterima saat mendatangi Kantor Gubernur Riau pada malam sebelumnya.
"Beasiswa tidak ada kejelasan. Bukti nyata mahasiswa tidak lagi diam. Hari ini kita datang ke Kantor DPRD karena semalam kita tidak diterima di Kantor Gubernur," ujar Raihan.
Tak hanya karhutla dan beasiswa, mahasiswa turut menyoroti persoalan dana bagi hasil (DBH) Riau serta keberadaan tempat hiburan malam. Mereka meminta persoalan-persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan pihak terkait.
HMI Cabang Pekanbaru berharap DPRD Provinsi Riau menampung dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Mereka juga mengharapkan adanya respons konkret dari para wakil rakyat, termasuk kemungkinan dialog atau audiensi untuk membahas tuntutan mahasiswa.
Hingga berita ini terbit, belum ada keterangan mengenai tanggapan resmi DPRD Provinsi Riau maupun Pemerintah Provinsi Riau atas tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.