JAKARTA (RA) - Forum Komunikasi Tokoh Politik mengecam pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, terkait isu politik yang menyebut Pemilu dapat berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.
Pernyataan tersebut terekam dalam sebuah forum yang turut dihadiri mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan itu kemudian mendapat sorotan karena dinilai berpotensi menimbulkan spekulasi dan memanaskan situasi politik nasional.
Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat, Yudi Syamhudi Suyuti, menilai pernyataan Budi Arie tendensius karena dapat ditafsirkan sebagai wacana berakhirnya masa jabatan Presiden Prabowo Subianto sebelum 2029.
"Statement Budi Arie itu sangat tendensius, bisa memicu konflik politik hingga situasi nasional tidak kondusif," kata Yudi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/8/2026) kemarin yang dilansir dari Rmol.id.
Yudi mengimbau para pengamat politik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik menahan diri serta tidak mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memperkeruh suasana.
Forum Komunikasi Tokoh Politik, lanjutnya, menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga masa jabatannya berakhir pada 2029.
Selain itu, forum juga mendukung sejumlah kebijakan strategis pemerintah, termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi, perbaikan lingkungan hidup, penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera.
Yudi mengajak seluruh masyarakat Indonesia mengedepankan persatuan dan kesatuan nasional. Sikap kritis terhadap pemerintah, menurutnya, tetap diperlukan, namun harus disampaikan secara persuasif dan konstruktif.
"Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan nasional dengan sikap kritis yang persuasif dalam semangat konstruktif untuk Indonesia yang jauh lebih baik," ujarnya.
Untuk menjaga situasi tetap aman, Forum Komunikasi Tokoh Politik juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri meningkatkan langkah pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan kerusuhan.
"Serta melakukan tindakan hukum sesuai Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku," pungkas Yudi.