PEKANBARU (RA) - Penyebaran penyakit malaria di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, kian mengkhawatirkan.
Jumlah penderita terus bertambah hampir setiap hari hingga membuat pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap kabupaten yang didominasi kawasan pesisir tersebut.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan hingga 27 Juli 2026 jumlah kasus malaria telah mencapai sekitar 2.284 kasus. Dari seluruh kecamatan, Kecamatan Sinaboi menjadi wilayah dengan kasus tertinggi.
Berdasarkan rekapitulasi Januari hingga Juli 2026, Kecamatan Sinaboi mencatat 963 kasus positif malaria, dengan rincian Januari 132 kasus, Februari 103 kasus, Maret 110 kasus, April 143 kasus, Mei 153 kasus, Juni 182 kasus, dan Juli 140 kasus.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, Ners Afirda S.Kep., SKM, mengakui jajarannya sudah kewalahan jika harus berjuang sendiri menghadapi wabah malaria yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda melandai.
"Setiap hari masih ada penambahan kasus malaria. Kemarin kami juga baru saja melaksanakan koordinasi bersama Kementerian Kesehatan serta tim dari CDC (Centers for Disease Control and Prevention) Amerika Serikat guna menyusun langkah tindak lanjut Satgas Penanggulangan Malaria," kata Afirda, Jumat (31/7/2026).
Keterlibatan CDC Amerika Serikat dalam pembahasan penanganan malaria di Rokan Hilir menjadi indikator bahwa kondisi penyebaran penyakit tersebut telah mendapat perhatian internasional.
Menurut Afirda, penanganan malaria tidak mungkin hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Penanganan masalah ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, melainkan harus bersinergi melibatkan sejumlah OPD terkait lainnya," tegasnya.
Ia menjelaskan, berbagai langkah sebenarnya telah dilakukan sejak tahun lalu untuk menekan penyebaran malaria. Namun kondisi geografis Kabupaten Rokan Hilir yang didominasi wilayah pesisir menjadi tantangan besar.
Lingkungan rawa, genangan air, serta kawasan pesisir dinilai menjadi habitat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk Anopheles sebagai vektor penyebar malaria.
"Berbagai kegiatan sudah dilakukan untuk menekan angka malaria, namun dengan kondisi wilayah dan sejumlah faktor lainnya, kasus hingga saat ini belum turun secara signifikan," ujarnya.
Afirda mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap Rokan Hilir sebagai salah satu daerah prioritas penanganan malaria di Indonesia.
Kasus Terus Meningkat Sejak 2019
Dinas Kesehatan mencatat tren peningkatan kasus malaria di Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi sejak 2019. Hingga 2026, Sinaboi menjadi kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi dibanding wilayah lainnya.
Secara keseluruhan, hingga akhir Juli 2026 terdapat sekitar 2.284 kasus malaria yang tersebar di berbagai wilayah pelayanan kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir.
Sejak 2024, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga telah beberapa kali menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria. Bahkan hingga tahun 2026, status KLB telah ditetapkan sebanyak 12 kali.
Penetapan KLB malaria yang ke-12 dilakukan oleh Bupati Rokan Hilir pada 16 Juli 2026, sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya jumlah penderita yang belum dapat ditekan secara signifikan.
DPRD Rohil Disorot
Di tengah meningkatnya kasus malaria yang mengancam kesehatan masyarakat, muncul sorotan terhadap minimnya perhatian dari kalangan legislatif daerah.
Padahal, penanganan malaria membutuhkan dukungan anggaran, kebijakan, serta keterlibatan lintas sektor agar upaya pengendalian penyakit dapat berjalan lebih efektif.
Dinas Kesehatan berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, OPD terkait hingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengendalian malaria, mulai dari pengelolaan lingkungan, pemberantasan sarang nyamuk, edukasi kesehatan, hingga percepatan penanganan terhadap warga yang terpapar.
Dengan laju penambahan kasus yang masih terjadi setiap hari, Rohil kini menjadi salah satu daerah yang mendapat prioritas penanganan malaria secara nasional.
Pemerintah berharap kolaborasi semua pihak mampu menekan penyebaran penyakit tersebut sebelum berdampak lebih luas terhadap masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.