JAKARTA (RA) - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad menilai kondisi fiskal Indonesia pada semester pertama 2026 masih menghadapi tantangan berat.
Selain tekanan ekonomi global, beban pembayaran utang yang terus meningkat dinilai menyempitkan ruang pemerintah untuk membiayai investasi produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam acara Dialektika Demokrasi bertema "Peran DPR dalam Mendukung Perekonomian Nasional" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026), Kamrussamad mengatakan evaluasi terhadap kinerja ekonomi semester pertama menjadi penting menjelang Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 pada awal Agustus mendatang.
Menurut dia, tantangan pertama berasal dari kondisi global, terutama kenaikan harga energi. Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah karena kebutuhan nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru sekitar 615 ribu barel per hari.
"Ketergantungan impor energi masih sangat besar sehingga membuat perekonomian kita rentan terhadap gejolak harga minyak dunia," ujarnya.
Selain faktor eksternal, Kamrussamad menyoroti kualitas penerimaan negara yang dinilai belum sepenuhnya ditopang oleh pertumbuhan ekonomi baru. Berdasarkan hasil pengawasan DPR, ia menemukan adanya upaya sejumlah kantor pelayanan pajak mengejar target penerimaan melalui percepatan pembayaran pajak yang seharusnya jatuh tempo pada tahun berikutnya.
Menurutnya, praktik tersebut memang dapat membantu memenuhi target penerimaan dalam jangka pendek, namun tidak mencerminkan lahirnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Di sisi belanja negara, Kamrussamad menjelaskan APBN 2026 ditopang oleh 10 Instruksi Presiden (Inpres) dengan nilai sekitar Rp182 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas.
"Mulai dari pembangunan desa, ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur di daerah," katanya.
Dalam kesempatan sama, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai DPR RI perlu memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, dan penyerapan aspirasi masyarakat guna memastikan kebijakan pemerintah benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan daerah.
"DPR tidak cukup hanya menjalankan fungsi politik, tetapi juga harus mengawal efektivitas penggunaan anggaran negara dan memastikan kebijakan efisiensi pemerintah tidak menghambat aktivitas ekonomi di daerah," kata Trubus.