PEKANBARU (RA) - Kerja Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau telah selesai.
Selanjutnya, Pansus akan menyelesaikan laporan untuk dilaporkan kepada pimpinan DPRD yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk ditindaklanjuti sebagai rekomendasi.
Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau Abdullah mengatakan, ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Rekomendasi itu diantaranya meminta Pemprov Riau untuk melakukan penguatan terhadap tata kelola kelembagaan dan meminta Pemprov Riau untuk melakukan digilitalisasi dan integrasi data pajak daerah.
"Kemudian melakukan optimalisasi pengawasan dan penegakkan hukum yang selama ini dianggap lemah, dan melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah yang belum terpetakan serta perbaikan sistem penerimaan pajak yang dianggap strategis seperti pajak air permukaan, PBBKB dan pajak alat berat," katanya.
Sementara itu, untuk rekomendasi kepada pemerintah pusat, dikatakannya, terkait dengan harmonisasi sistem perpajakan dan data nasional. Penyesuaian kebijakan administrasi perpajakan, optimalisasi dana bagi hasil (DBH). Penguatan regulasi dan dukungan oleh pemerintah pusat kepada daerah.
"Pansus meminta Pemprov untuk merevisi regulasi perpajakan di Riau yang dinilai sudah tidak relevan. Karena ada beberapa regulasi perpajakan dan retribusi serta beberapa peraturan Gubernur yang perlu direvisi," katanya.
Abdullah menilai, jika semua rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh Pemprov Riau, maka ia yakin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau bisa melebihi Rp11 triliun.
Bahkan dia sepakat, jika Pemprov bisa melakukan pengawasan yang ketat, penegakkan Perda oleh Satpol PP dengan data-data yang baik, maka pihaknya yakin APBD Riau sesuai dengan nilai yang disampaikan KPK.
"Kalau itu semua dilaksanakan, saya yakin dan optimis bukan hanya Rp11 triliun, bahkan saya sepakat dengan yang disampaikan KPK bahwa potensi APBD Riau itu Rp17 triliun," pungkasnya.