SIAK (RA) - Tepat satu tahun sejak dilantik pada 4 Juni 2025, kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Siak, Afni Z dan Syamsurizal, menghadapi berbagai tantangan berat.
Mulai dari warisan utang daerah ratusan miliar rupiah hingga tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Siak mengklaim berbagai program prioritas dan visi-misi daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi.
Sejak awal masa kepemimpinan, Afni-Syamsurizal melakukan sejumlah langkah efisiensi, mulai dari penataan birokrasi, pengurangan perjalanan dinas, hingga pengendalian belanja yang dinilai tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
Salah satu kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat adalah penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram dari Rp23 ribu menjadi Rp21 ribu per tabung.
Di sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembenahan dilakukan secara menyeluruh.
Pergantian jajaran komisaris dan penguatan tata kelola disebut menjadi langkah awal untuk memperbaiki kinerja perusahaan daerah yang sebelumnya mengalami tekanan keuangan.
Hasilnya, PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang sebelumnya mengalami kerugian berhasil mencatatkan keuntungan hingga Rp100 miliar.
Sementara itu, Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang sebelumnya dinilai kurang berkembang mulai menunjukkan aktivitas investasi baru melalui peluncuran sektor industri galangan kapal bernilai ratusan miliar rupiah.
Di sisi lain, persoalan utang daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah saat ini. Berdasarkan data Pemkab Siak, total utang yang diwariskan mencapai Rp326,9 miliar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, mengatakan hingga saat ini pemerintah telah berhasil membayarkan utang tahun anggaran 2024 sebesar Rp231,7 miliar.
Masih tersisa sekitar Rp95,2 miliar kewajiban tahun 2024 yang belum diselesaikan, ditambah beban kewajiban tahun 2025 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp250 miliar.
"Selain memastikan BUMD wajib rebound, fokus dan komitmen Pemkab Siak sesuai arahan Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati tetap bayar utang, karena ada nasib pihak ketiga yang perlu diprioritaskan. Pemkab Siak optimis bisa membayarkan utang ini dengan menerapkan disiplin fiskal dalam bentuk efisiensi dan peningkatan PAD," ujar Mahadar.
Untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, Pemkab Siak melakukan berbagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk mendorong inovasi pada perangkat daerah hingga tingkat kecamatan serta memaksimalkan kolaborasi pembangunan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Di bidang pertanahan, pemerintah daerah juga mengklaim berhasil mendorong penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Salah satunya melalui penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada masyarakat Balaikayang setelah proses penataan lahan dan penyelesaian status hukum kawasan.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Pemkab Siak menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis kepada lebih dari 13 ribu siswa SD dan SMP.
Program tersebut turut melibatkan pelaku UMKM penjahit lokal dalam proses produksinya.
Selain itu, bantuan pendidikan melalui beasiswa bagi keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) maupun non-PKH terus disalurkan.
Bantuan sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, anak yatim, serta insentif bagi guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) juga tetap berjalan.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah melaksanakan peningkatan jalan aspal sepanjang 4,3 kilometer yang tersebar di sejumlah wilayah kampung.
Beberapa proyek yang telah dikerjakan antara lain peningkatan Jalan Sawit Permai-Teluk Merbau sepanjang 1,647 kilometer, Jalan Siak-Tumang sepanjang 1,712 kilometer, serta Jalan Poros Dusun Lubuk Miyam sepanjang satu kilometer.
Pemkab Siak juga berhasil memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).
Melalui program tersebut, rekonstruksi Jalan Pinang Sebatang Barat-Muara Kelantan sepanjang 1,195 kilometer dibangun menggunakan konstruksi rigid beton dengan nilai lebih dari Rp15 miliar.
Selain pembangunan jalan, pemerintah juga melaksanakan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 152 kilometer, pembangunan semenisasi jalan hampir tujuh kilometer, pembangunan drainase, hingga normalisasi dan restorasi sungai sepanjang 77 kilometer.
Di sektor kesehatan, pelayanan kesehatan gratis tetap dipertahankan. Pemerintah juga melakukan peningkatan sarana dan prasarana di 17 puskesmas, pembangunan enam puskesmas pembantu (Pustu), serta pengembangan dua rumah sakit daerah.
Sementara di sektor pertanian, Kabupaten Siak memperoleh berbagai bantuan alat dan mesin pertanian dari pemerintah pusat, termasuk 20 unit traktor roda empat, dua unit combine harvester, 69 unit pompa air, serta 20 unit handsprayer.
Tak hanya itu, usulan pembangunan jaringan irigasi pertanian senilai lebih dari Rp70 miliar juga telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
Pada sektor transportasi, Pemkab Siak menerima bantuan empat unit bus Damri dari APBN yang digunakan untuk memperluas layanan transportasi publik hingga kawasan Tanjung Pal dan Mengkapan.
Pemerintah daerah juga mengoperasikan program Angkutan Sekolah Istimewa untuk Anak Disabilitas Siak (ASIK) sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan yang inklusif.
Mahadar menegaskan, meski menghadapi keterbatasan fiskal, seluruh jajaran Pemkab Siak diminta tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Ibu Bupati dan Bapak Wakil meminta seluruh jajaran Pemkab Siak tetap bekerja sungguh-sungguh melayani rakyat Siak," tutupnya.