Hari Pertama Bertugas, Wakil Kepala BGN Soroti Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Jumat, 05 Juni 2026 | 05:46:00 WIB
Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) (Foto: pertamina)

JAKARTA (RA) - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, langsung menyoroti persoalan tata kelola dan pengendalian internal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari pertamanya bertugas.

Mantan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu menegaskan bahwa keberhasilan program nasional tersebut sangat bergantung pada sistem yang kuat, bukan pada individu yang menjalankannya.

"Kalau tata kelola tidak dimasukkan ke dalam sistem, maka semuanya akan bergantung pada orang. Itu yang harus kami perbaiki," kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026) kemarin sebagaimana dilansir dari rmol.id.

Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade sebagai auditor, Agustina mengaku telah melihat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi, terutama terkait integrasi data dan validasi penerima manfaat program MBG.

Menurutnya, berbagai aplikasi dan sistem yang digunakan saat ini masih berjalan secara terpisah sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data dan melemahkan pengawasan.

"Saya melihat sepintas sistem yang ada belum terintegrasi. Proses validasi juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki basis data sosial, kesehatan, pendidikan, hingga penanganan stunting.

Agustina juga menegaskan bahwa berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas maupun aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan menjadi acuan dalam memperbaiki tata kelola program.

"Kami sudah mendapatkan banyak masukan dan rekomendasi. Semua yang baik dan relevan akan kami laksanakan untuk memperkuat sistem pengendalian internal," tegasnya.

Ia menilai, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas sistem yang mampu memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

"Program ini harus memiliki sistem yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.

Terkini

Terpopuler