PEKANBARU (RA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau memperingati hari jadinya yang ke-23 dengan menggelar Diskusi Ramadan bertajuk Refleksi Situasi Lingkungan Hidup dan Upaya Mewujudkan Keadilan Ekologis di Bumi Melayu, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan yang dikenal dengan sebutan Kurma (Diskusi Ramadan) ini menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi masyarakat sipil lintas generasi untuk memperkuat perjuangan keadilan ekologis di Provinsi Riau.
Direktur WALHI Riau, Eko Yunanda, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa ketimpangan penguasaan ruang hidup di Riau telah berlangsung sejak awal berdirinya provinsi tersebut.
Ia menilai dominasi investasi yang masuk, mulai dari industri minyak dan gas hingga perkebunan kayu serta kelapa sawit, kerap menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat, namun kenyataannya justru menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik ruang hidup.
“Investasi selalu dijanjikan membawa kesejahteraan. Tapi faktanya, justru merusak lingkungan hidup dan merampas ruang hidup masyarakat, khususnya masyarakat adat,” kata Eko.
Diskusi publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang merupakan tokoh dan pegiat lingkungan di Riau, yakni mantan Direktur WALHI Riau periode 2009-2013 Hariansyah Usman, mantan Direktur WALHI Riau periode 2013-2021 Riko Kurniawan, serta Direktur Riau Women Working Group (RWWG) sekaligus Dewan Daerah WALHI Riau Emi Andriati. Diskusi dipandu oleh Kunni Masrohanti.
Dalam pemaparannya, Hariansyah Usman menyoroti persoalan industri ekstraktif yang dinilai memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ia mencontohkan aktivitas industri di Pulau Rupat dan Pulau Rangsang yang menurutnya tidak semestinya diperuntukkan bagi industri ekstraktif.
Selain itu, izin Hutan Tanaman Industri (HTI) juga disebut telah merampas ruang hidup masyarakat di wilayah tersebut.
“Keberadaan industri ekstraktif jelas memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Terlebih aktivitas di pulau kecil yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk perizinan industri,” ujarnya.
Selain itu, Hariansyah juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang memperoleh izin melalui proses korupsi.
Ia menyinggung kasus korupsi perizinan 20 perusahaan perkebunan kayu di Kabupaten Siak dan Pelalawan pada 2008–2011 yang hingga kini dinilai belum menjerat pihak perusahaan.
Sementara itu, Riko Kurniawan menilai persoalan tata ruang menjadi akar dari banyaknya konflik sumber daya alam di Riau.
Ia menyebut hingga kini provinsi tersebut belum memiliki kepastian batas kawasan hutan dan non-hutan secara jelas.
Menurutnya, ketidakpastian tersebut membuka ruang bagi terbitnya izin industri yang tidak sesuai peruntukan, termasuk perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan.
“Kalau tidak ada kepastian tata ruang, pembangunan itu tidak punya arah. Tidak jelas desain ruang seperti apa yang ingin dikelola oleh Riau,” katanya.
Di sisi lain, Emi Andriati menyoroti dampak krisis ekologis terhadap perempuan dan kelompok rentan.
Ia menyebut perempuan sering menjadi aktor penting dalam mempertahankan tanah dan kehidupan komunitas, bahkan kerap berada di garis depan dalam konflik agraria.
“Perempuan adalah benteng pertahanan komunitas. Jika perempuan sudah yakin untuk melawan dan menegakkan kebenaran, mereka rela mempertaruhkan dirinya,” ujar Emi.
Ia menegaskan penguatan gerakan perempuan menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan keadilan ekologis dan keadilan antargenerasi.
Selain diskusi publik, rangkaian kegiatan peringatan 23 tahun WALHI Riau juga diisi dengan tausiah Ramadan serta penampilan musik dari Ibnu Shem.
Melalui lagunya berjudul Berakar, ia menyampaikan pesan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.
“Seperti belantara rimbun dan berbunga. Sebab hutan, sungai, batu dan pasir masih ada, dan harus ada,” pesannya.