PEKANBARU (RA) - Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr. Gulat ME Manurung, melontarkan peringatan keras terkait wacana penerapan program biodiesel B50.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan beasiswa sawit yang selama ini dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Gulat menjelaskan bahwa seluruh pendanaan beasiswa sawit bersumber dari levy atau pungutan ekspor CPO dan produk turunannya. Jika B50 diberlakukan, ia menilai ekspor akan anjlok drastis karena sebagian besar pasokan CPO dialihkan untuk kebutuhan domestik.
"Kalau B50 ditetapkan, kalian gak dapat beasiswa lagi. Karena ekspor gak ada lagi dipakai 19 juta ton untuk B50. Uang BPDP berasal dari levy atau pungutan ekspor, kalau gak ada ekspor, gak ada uang BPDP. Untuk bayar beasiswa juga gak ada," tegas Gulat.
Ia menerangkan, dengan ekspor yang menurun tajam, pemasukan levy otomatis berkurang dan berdampak langsung pada program-program strategis BPDPKS, termasuk beasiswa untuk generasi muda sektor sawit.
Kondisi ini, kata Gulat, harus menjadi perhatian serius pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan energi yang membawa efek berantai.
"Yang terjadi, pungutan ekspor akan berkurang karena yang diekspor tidak ada, menurun drastis, cuma sedikit," ujarnya.
Tak hanya itu, Gulat juga mengungkapkan bahwa kebutuhan CPO Indonesia dapat mengalami penurunan signifikan jika B50 dipaksakan.
Dia memperkirakan Indonesia justru akan menghadapi kekurangan atau minus hingga 1,2 juta ton CPO akibat perubahan struktur pasar dan distribusi. "Alhasil kita jadi importir CPO," tambahnya.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif agar kebijakan energi terbarukan tidak mengganggu stabilitas industri sawit yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional serta sumber pembiayaan program pendidikan bagi anak-anak petani.
"Apkasindo bukan anti-B50, tetapi kebijakan harus mempertimbangkan dampak keseluruhan. Jangan sampai generasi muda yang sedang kuliah dengan beasiswa sawit justru menjadi korban," tutupnya.