BENGKALIS (RA) - Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non Database Kabupaten Bengkalis menggelar audiensi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis di Wisma Sri Mahkota, Senin (29/9/2025).
Audiensi ini menjadi ruang bagi tenaga honorer yang tidak masuk dalam kategori PPPK Paruh Waktu untuk menyampaikan keresahan mereka terkait status yang tidak jelas serta ancaman pemutusan hubungan kerja pada 2026 mendatang.
Ketua Aliansi, Panca Dharma Pasaribu, menyampaikan ribuan tenaga honorer Non Database di Bengkalis tidak mendapatkan kejelasan meski telah bertahun-tahun mengabdi.
"Selama ini kami bekerja dan mengabdi, tapi tidak masuk sistem. Banyak dari kami berstatus TMS dan gagal seleksi CPNS 2024 karena terbatasnya formasi jenjang SMA/D3," ujarnya.
Panca juga menyoroti kurangnya sosialisasi kebijakan dari pusat, perubahan regulasi yang mendadak, hingga ancaman penghapusan honorer sesuai UU No. 20 Tahun 2023.
"Kami hanya meminta kejelasan dan perlindungan agar tetap bisa bekerja dan hidup layak," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Bengkalis Kasmarni menegaskan komitmen Pemkab untuk memperjuangkan nasib honorer. Ia mengakui keterbatasan kewenangan daerah, namun berjanji akan mencari jalan keluar.
"Tantangannya memang regulasi dari pusat. Tapi apapun itu, kami akan tetap mengupayakan agar tenaga honorer tetap menerima haknya. Tanpa honorer, banyak pekerjaan tidak berjalan baik," ucap Kasmarni.
Kasmarni menyebut Pemkab Bengkalis telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian PAN-RB dan terus menjalin komunikasi. Bahkan, meski regulasi dari pusat, Pemkab sudah menyiapkan anggaran bagi honorer Non-Database di tahun anggaran 2026.
Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha juga menegaskan dukungan penuh lembaganya.
"Kami sarankan agar ditunjuk 5–7 orang perwakilan aliansi untuk ikut bersama Komisi I dan BKPP melakukan koordinasi langsung ke pusat. Jangan sampai suara daerah ini terputus," tegasnya.
Audiensi yang berlangsung hangat itu menghasilkan kesepakatan bahwa DPRD dan Pemkab Bengkalis akan memfasilitasi serta mengawal perwakilan honorer Non-Database untuk audiensi langsung ke Kementerian PAN-RB dan BKN.