PEKANBARU (RA) – Catatan kritis datang dari pemerhati kebijakan ekonomi, Peri Akri Domo, terkait langkah pemerintah yang menyuntikkan dana Rp200 triliun ke perbankan nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut belum efektif menyentuh kebutuhan riil pelaku usaha kecil menengah (UMKM) yang justru menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
"Pemerintah menyiram perbankan umum, seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, hingga BSI, dengan dana Rp200 triliun. Namun jika melihat struktur ekonomi Indonesia yang 80 persen lebih didominasi UMKM, langkah ini belum efektif,” ujar Peri, Minggu (14/9/2025).
Dia menilai, dana sebesar itu akan lebih tepat jika disalurkan langsung ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan koperasi di seluruh Indonesia. Alasannya, kedua lembaga keuangan tersebut sejak awal memang dirancang untuk menopang sektor riil dan menjadi mitra UMKM.
"BPR dan koperasi hadir menjawab kebutuhan riil ekonomi Indonesia. Mereka yang paling dekat dengan UMKM, sekaligus bisa menekan praktik ijon maupun rentenir yang selama ini justru menjadi alternatif utama bagi pelaku usaha kecil karena aksesnya cepat meski berbunga tinggi," tegasnya.
Peri menambahkan, pandangannya tersebut bukan tanpa dasar. Ia memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan dan keuangan mikro.
"Sekadar mengingatkan, saya pernah menjabat sebagai kepala cabang bank umum, direktur utama BPR di beberapa tempat, konsultan pendirian BPR—kurang lebih 12 BPR di Riau. Saya juga eks pemilik BPR Tuah Negeri Mandiri sebesar 20 persen, eks pemilik BPR Putra Riau Mandiri 99 persen, serta konsultan BPR dan koperasi sekaligus pelaku UMKM. InshaAllah, saya tahu persis kondisi di lapangan," ungkapnya.
Menurutnya, struktur perekonomian Indonesia saat ini memang tidak seimbang. Hampir 80 persen didominasi oleh sektor UMKM, sementara 50 persen aset nasional justru dikuasai oleh 1 persen penduduk Indonesia.
"Bank umum sebaiknya tetap fokus pada market mereka, yaitu sektor besar seperti infrastruktur, industri besar, hingga otomotif. Biarkan BPR menjalankan perannya. Karena BPR memang dilahirkan untuk membypass praktik ijon dan tengkulak yang selama ini sangat memberatkan UMKM, serta menjawab sulitnya akses permodalan di bank umum," pungkas Peri.