NTB (RA) - Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB), Enen Saribanon, S.H., M.H., bersama para Asisten Kejati, memberikan arahan kepada 96 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2024 yang akan mengabdi di lingkungan Kejati NTB.
Kegiatan pengarahan ini berlangsung pada Kamis (12/6/2025) di Aula R. Soeprapto Kejati NTB. CPNS yang berada di Pulau Lombok mengikuti acara secara langsung, sementara CPNS dari luar Pulau Lombok mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting, yang difasilitasi satuan kerja masing-masing dan didampingi oleh para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).
Dalam sambutannya, Kepala Kejati NTB Enen Saribanon menyampaikan selamat datang kepada seluruh CPNS dan mengingatkan pentingnya membangun integritas sejak awal.
“Sangat penting menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, dan etika, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam penggunaan media sosial,” tegas Enen Saribanon.
Kajati NTB juga menyampaikan pesan dari Jaksa Agung Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan tidak hanya membutuhkan pegawai yang cerdas, tetapi juga pribadi-pribadi yang kuat secara moral.
“Kejaksaan membutuhkan pribadi yang berkarakter kuat, jujur, dan menjunjung tinggi nilai moral serta hukum. Dengan integritas, tidak akan ada celah bagi perbuatan tercela tumbuh dalam diri kita,” imbuhnya.
Dalam kegiatan ini, para Asisten Kejati NTB juga memberikan pembekalan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing bidang. Selain itu, disampaikan pula nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh para CPNS, termasuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, kesantunan dalam komunikasi, kebijaksanaan dalam bersikap dan pemahaman terhadap budaya kerja Adhyaksa.
Para pejabat struktural turut memberikan gambaran mengenai dinamika kerja di Kejaksaan, sebagai bekal agar para CPNS dapat beradaptasi secara optimal.
Kegiatan pengarahan ini merupakan langkah awal dalam membentuk pribadi-pribadi Adhyaksa Muda yang tangguh, berintegritas, dan berdedikasi tinggi. Diharapkan mereka siap menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat.