PEKANBARU (RA) – Pemerhati hukum, Afriadi Andika, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Telkom Indonesia. Ia menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan tersebut.
"Kami melihat adanya isu yang perlu ditelusuri lebih lanjut terkait pengelolaan di tubuh BUMN Telkom. Untuk itu, kami mendorong KPK agar melakukan kajian dan investigasi yang objektif," ujar Afriadi dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).
Desakan itu datang setelah adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan plat merah tersebut. Afriadi menilai, situasi ini harus segera diselidiki untuk mengungkap potensi kerugian negara yang mungkin terjadi.
Tak hanya itu, Afriadi juga menyoroti cara pemberian bantuan kepada korban banjir oleh pihak Telkom yang dinilai kurang humanis.
"Alih-alih turun langsung dan berinteraksi dengan warga terdampak, pihak Telkom terlihat hanya menyuruh stafnya mendorong bantuan dari atas perahu. Cara ini terkesan kurang empati dan berjarak dengan masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan," kata Afriadi.
Ia menyayangkan sikap para pejabat Telkom yang sangat bertolak belakang dengan tindakan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai presiden republik ini, Prabowo justru lebih sigap turun langsung ke lokasi bencana dan berbaur bersama masyarakat.
"Ini kontras dengan Presiden Prabowo Subianto yang dengan sigap turun langsung ke lokasi bencana dan berbaur bersama masyarakat," pungkasnya.
Selain itu, Ketua Gerakan Pemuda Anti Rasuah (GEMPAR) ini juga menyoroti kebijakan investasi negara dalam saham GoTo (Gojek-Tokopedia) yang dinilai perlu diperjelas aspek transparansinya.
"Kami meminta KPK untuk meninjau ulang kebijakan ini agar jelas dampaknya terhadap keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan dalam setiap kebijakan yang melibatkan dana publik," ujar Afriadi.
GEMPAR menegaskan akan terus mengawal isu-isu terkait pengelolaan BUMN dan mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak berdasarkan asas profesionalisme dan keadilan.