PASIR PENGARAIAN - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten, Rokan Hulu, sampaikan Pandangan Akhir Fraksi terhadap pembahasan Ranperda tentang perubahan kedua atas Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranpenda).
Masing-masing peraturan daerah NO 3 Tahun 2011, Tentang Retribusi Jasa umum, Ranperda Rencana Induk Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Rohul Priode 2017-2023, dan ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Rohul NO 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sekaligus pengambilan keputusan.
Hadir dalam rapat paripurna, Sekdakab Rohul, Abdul Haris, pimpinan Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra ST, Wakil Ketua DPRD Rohul Hardi Candra, Wakil Ketua M Sahril Topan ST dan sejumlah OPD dan Kabag dijajaran lingkungan Pemkab Rohul.
Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra, ST, menyatakan bahwa perinsipnya semua pandangan umum fraksi fraksi mendorong lahirnya perda riparda tersebut. Karena, perda ini sebagai acuan pemerintah dalam mengembangkan pembangunan pariwisata daerah.
"Jadi ada alurnya uang yang dibangun kesektor pariwisata tersebut. Melalui riparda ini kita harapkan sektor pariwisata berkembang dan uang yang digelontorkan untuk pembenahan sektor pariwisata tersebut tepat sasaran yang nantinya dapat meningkatkan PAD", ujar Novli Wanda, usai pimpin rapat paripurna DPRD Rohul.(galeri)
.jpeg)
