Riauaktual.com - Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Serentak 2024 bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Selasa (17/9/2024) di Jakarta.

Rakor ini dihadiri oleh kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Gubernur, Bupati, Walikota, serta Sekretaris Daerah.

Dalam Rakor ini, dibahas langkah strategis untuk mengawasi dan menindak pelanggaran netralitas ASN selama proses Pemilu.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi nasional guna memastikan netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024. Pj Gubernur Riau menegaskan bahwa netralitas ASN di lingkungan Pemprov Riau harus tetap terjaga.

"ASN di lingkungan Pemprov Riau harus netral dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang," tegas Rahman Hadi usai mengikuti Rakor tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa pelanggaran terhadap netralitas ASN akan dikenakan sanksi, sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). 

Menurutnya, menjaga netralitas ASN merupakan hal yang penting agar proses Pilkada berjalan dengan lancar dan adil. Oleh karena itu, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menekankan bahwa isu netralitas ASN merupakan salah satu risiko terbesar dalam Pemilihan Serentak 2024.

"Dalam indeks kerawanan Pilkada yang Bawaslu keluarkan, isu netralitas ASN menempati urutan ketiga sebagai isu yang paling rawan," ujar Rahmat Bagja.

Ia menekankan pentingnya peran ASN untuk tetap netral agar Pemilu dapat berjalan dengan sukses dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

#Pemprov Riau