Oknum BPN Diduga Terlibat Penyerobotan Lahan Milik Anggota TNI di Inhu Riau

Oknum BPN Diduga Terlibat Penyerobotan Lahan Milik Anggota TNI di Inhu Riau
Priyayong.

Riauaktual.com - Dugaan penyerobotan lahan milik anggota TNI di Indragiri Hulu (Inhu) oleh seorang warga berinisial AS, alias Asun, mencuat ke permukaan. Lahan tersebut, berada di Jalan Lintas Timur Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, diklaim telah diambil paksa dari Priyayong, seorang anggota TNI.

Priyayong, yang akrab disapa Ayong, mengungkapkan bahwa lahan miliknya telah diserobot oleh Asun dengan bantuan oknum dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Inhu.

"Sertifikat tanah atas nama Masjan, seorang warga keturunan Tionghoa yang dikenal sebagai mafia tanah di Inhu, diterbitkan tanpa surat dasar atau dukungan dari desa," ujar Priyayong pada Kamis, 6 Mei 2024.

Ayong menambahkan, bahwa Asun diduga memiliki kedekatan dengan oknum di BPN, yang memungkinkan penerbitan sertifikat hanya dengan akta notaris.

"Dengan akta notaris yang dibayar oleh Asun, oknum BPN berani mengeluarkan sertifikat," jelas Ayong kepada Riauaktual.com.

Priyayong juga mengaku sempat diintimidasi oleh Asun, yang melaporkannya kepada pimpinan TNI, mengakibatkan dirinya mendapat teguran keras dan diminta mencabut plang nama di lahan tersebut.

"Lahan ini saya beli dari M Soleh dengan harga Rp 450 juta. Namun, karena aduan Asun, saya dituduh merampas tanah miliknya," ungkapnya.

Data yang dikumpulkan Riauaktual.com menunjukkan bahwa Priyayong memiliki dokumen lengkap dari desa sejak tahun 1982. Sementara, sertifikat yang dimiliki Asun baru diterbitkan pada tahun 1995.

Sadimun, seorang saksi dan pemilik lahan yang berbatasan dengan lahan sengketa, menyatakan bahwa tanah milik Priyayong tidak pernah bermasalah.

"Surat milik Ayong satu induk dengan surat milik saya yang diterbitkan tahun 1982. Saya heran bagaimana bisa ada sertifikat milik Asun yang terbit pada tahun 1995. Saya pastikan itu adalah tanah milik Priyayong, bukan milik Asun," kata Sadimun, yang siap menjadi saksi di pengadilan.

Saat mencoba mengkonfirmasi Kepala Kantor BPN, pihak pimpinan tidak ada di tempat dan tidak memberikan tanggapan melalui WhatsApp. 

Di sisi lain, Asun, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, menjelaskan bahwa ia membeli lahan tersebut pada tahun 2010 dari Bapak Sitanggang melalui Bapak Marbun, mantan Danramil.

"Sertifikat hak milik diterbitkan tahun 1996 dan akta jual-beli dibuat di notaris Himawan," ungkap Asun.

Kasus ini mencerminkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik mafia tanah di Inhu, yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Follow WhatsApp Channel RiauAktual untuk update berita terbaru setiap hari
Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index