Riauaktual.com - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, diminta untuk mengubah sistem pengelolaan sampah di Pekanbaru dari swastanisasi ke swakelola mulai tahun depan. Dorongan ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Nurul, setelah Risnandar bersilaturahmi ke Kantor DPRD Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Nurul menegaskan bahwa penanganan sampah ke depan harus mampu dikelola dengan baik oleh pihak kecamatan, kelurahan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Dia berpendapat bahwa pengelolaan sampah tidak seharusnya lagi diserahkan kepada pihak ketiga.

"Jangan dikasihkan ke pihak ketiga lagi, dan kenapa kita harus memberikan anggaran APBD kita kepada pihak ketiga lebih besar, tapi kinerjanya begitu-begitu saja tidak ada peningkatan," kata Nurul pada Selasa (4/6/2024).

Nurul juga menyinggung banyaknya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pungutan retribusi sampah. Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Pekanbaru yang membidangi soal persampahan terus menyuarakan agar pengelolaan sampah dapat diterapkan secara swakelola.

"Retribusi, itu pasti. Pengangkutan sampah ini kenapa kita harus mengeluarkan APBD terlalu besar juga dengan anggaran hampir Rp80 sampai 90 miliar di 2024," ujarnya.

Politisi Gerindra ini menyebut bahwa Pemko Pekanbaru seharusnya mengalihkan kembali ke sistem swakelola sampah, mengingat anggaran penanganan sampahnya jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan jasa pihak ketiga.

"Ya, seharusnya kita menghemat lebih dari separuh itu, bisa dihemat kalau swakelola. Kenapa? Karena di zaman walikota sebelumnya ini sudah terbukti, bisa meningkatkan pendapatan kita lagi dan bukan malah menyedot anggaran APBD kita," terang Nurul.

#DPRD Kota Pekanbaru