PEKANBARU (RA) - Walikota Pekanbaru, Dr Firdaus MT mendesak Pemerintah Provinsi untuk terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah pusat terutama Kementerian tekhnis yang terkait dengan tata ruang Provinsi Riau.

Hal ini dikemukakan Walikota menyusul stagnannya perizinan pembangunan di Kota Pekanbaru sejak awal Januari lalu.

"Belum tuntasnya Perda RTRW milik Pemerintah Provinsi berdampak bagi Kabupaten Kota di Riau. Salah satunya kita Pekanbaru. Sekarang ini harusnya kita bisa mengejar investasi masuk ke Pekanbaru menjadi tidak bisa karena tidak ada Perda RUTRK. Karena itu agar semua tidak terkendala, mungkin provinsi bisa lebih meningkatkan komunikasinya dengan pusat," terang Walikota.
 
Pihak Pemko sendiri menurut Walikota juga sudah beberapa berkomunikasi dengan Plt Gubernur namun tetap tidak ada solusi karena RTRW provinsi tersebut terganjal dipusat. Untuk upaya dari Pemko Pekanbaru sendiri dinilai Walikota sudah cukup maksimal memperjuangkan Perda RUTRK Pekanbaru.

"Kita hanya berharap pusat bisa mempercepat pengesahan RTRW provinsi, supaya RUTRK kabupaten kota juga bisa diverifikasi provinsi. Kalau sekarang provinsi juga tidak bisa berbuat apa-apa,"katanya lagi.

Menurut Firdaus lagi, selain Pekanbaru ada juga dua kabupaten kota lain di Riau yang masa berlaku RUTRK-nya sudah habis yakni Dumai dan Siak. Sementara RUTRK yang baru juga belum diverifikasi oleh Provinsi.


Laporan : YAN