Riauaktual.com - Hussein Ahmad, seorang peneliti dari Imparsial, menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi I DPR turun tangan untuk mengusut skandal pengadaan pesawat Mirage 2000-5. Dugaan korupsi ini dikabarkan sedang diselidiki oleh lembaga antikorupsi Uni Eropa, The Group of States against Corruption (GRECO).

"Dengan kabar adanya penyelidikan dari GRECO terhadap kasus ini, KPK seharusnya segera melakukan investigasi," ujar Hussein kepada wartawan di Jakarta, Minggu (11/1).

Berdasarkan laporan investigasi yang dipublikasikan oleh Microsoft Network di msn.com, Indonesia berencana untuk membeli 12 unit Mirage 2000-5 dari Qatar. Prabowo telah menunjuk perusahaan perantara dari Ceko bernama Excalibur International untuk mengurus pengadaan pesawat tersebut.

Indonesia diwajibkan mengeluarkan dana sebesar US$ 66 juta per unit atau total US$ 792 juta untuk 12 unit pesawat. Padahal, harga pasaran pada periode awal produksi dan pemasaran hanya berkisar antara US$ 23 juta hingga US$ 35 juta.

"Tidak hanya masalah harga yang diduga terlalu tinggi, namun juga dilaporkan bahwa pihak Qatar menawarkan cashback sebesar 7 persen dari kesepakatan pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5," ungkap Hussein.

Hussein menilai bahwa rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas sangat mencurigakan. Sebelumnya, pesawat tersebut pernah ditawarkan secara gratis kepada Indonesia, namun ditolak karena biaya perawatan yang tinggi serta membutuhkan transfer kemampuan sebelum dioperasikan.

Namun sebelumnya Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, telah membantah informasi tersebut. "Itu berita fitnah. Faktanya tidak ada pembelian sama sekali sampai saat ini dan tidak ada di waktu yang akan datang," ujar Dahnil yang dikutip dari Tempo.co, Jumat, 9 Februari 2024.

Kementerian Pertahanan atau Kemenhan menyatakan menunda rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5. Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu karena kapasitas fiskal yang terbatas.

Menurut dia, penundaan itu diputuskan oleh dua kementerian, yakni Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan. "Pemerintah telah menunda pembelian jet Mirage karena kapasitas fiskal kami, untuk saat ini, tidak dapat mendukung pembelian," ujar Dahnil dalam sebuah acara di stasiun TV swasta dikutip Reuters pada Kamis, 4 Januari 2024.

Namun, kata Dahnil, sebagai gantinya pihaknya akan melakukan retrofit—penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama—untuk pesawat Sukhoi dan F16 yang ada sebagai gantinya.