Riauaktual.com - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati Rahmat, angkat bicara terkait masuknya pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru. 

Kedatangan Rohingya ini sendiri menyita perhatian publik, dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Kota Pekanbaru. 

Ade memahami sikap mayoritas masyarakat Pekanbaru yang menolak pengungsi. Dan dia menegaskan bahwa itu bukan berarti bahwa warga Pekanbaru tak memiliki rasa kemanusiaan. 

Mengingat Provinsi Riau berbatasan langsung dengan banyak negara terutama Malaysia dan Singapura, Ade khawatir bahwa para pengungsi Rohingya itu nerupakan korban human trafficking atau perdagangan manusia. 

"Jangan-jangan mereka korban trafficking? Karena Riau ini kan biasanya dijadikan tempat transit untuk trafficking," kata dia, Jumat (15/12/2023). 

Oleh karena itu, Ade meminta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi menjelaskan persoalan ini terlebih dahulu. 

"UNHCR itu harus mendudukkan secara jelas terlebih dahulu apa posisi Indonesia di mata Rohingya? Apakah negara untuk mencari suaka, transit, atau apa? Nanti kalau kita tolak dikira tidak berperikemanusiaan, padahal bukan soal itu," ujarnya. 

Ade menjelaskan bahwa kedatangan pengungsi yang tidak terkoordinasi dengan baik bisa mendatang masalah sosial. 

"Nanti kalau kita tolak dikira tidak berperikemanusiaan, padahal bukan soal itu. Ini tentu akan menjadi persoalan sosial yang tidak akan bisa diselesaikan pemerintah daerah. Mereka (pengungsi) tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, lalu anak-anak mereka bagaimana?" katanya. 

Tak hanya UNHCR, International Organization for Migration (IOM) atau Organisasi Internasional untuk Migrasi sebagai lembaga yang bertugas mengawasi para pengungsi di dunia juga diminta Ade jangan lepas tangan begitu saja. 

"IOM juga, karena pengawasan 'kan di mereka gitu. Mereka datang sampai ke sini siapa yang bawa? Itu harus jadi pertanyaannya. Apakah mereka korban trafficking? Atau ada sindikat yang bawa atau bagaimana? Ini harus ada yang bertanggungjawab terutama UNHCR dan IOM," tegasnya.***

#DPRD Provinsi Riau