Riauaktual.com - Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meluncurkan tiga buku berjudul ‘Trilogi Kesejahteraan: Platform Ekonomi Politik Menuju Indonesia Superpower Baru’ di Taman Sriwedari Cibubur, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/11/2023).

Peluncuran buku Trilogi Manifesto Kesejahteraan yang dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sekaligus Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 Burhanudin Abdullah ini, juga bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 Oktober dan Milad Fahri Hamzah ke-52.

“Jadi saya tulis tiga buku, dua buku waktu itu sudah saya selesaikan waktu Masih menjabat Wakil Ketua DPR RI bidang Kesra. Buku pertama tentang ‘Mengapa Indonesia Belum Sejahtera’, ini kaitannya dengan kritik-kritik teoritis tentang cara menghitung kesejahteraan yang menurut saya banyak tidak adilnya,” kata lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI).

Buku kedua, berjudul ‘Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan’ tentang bagaimana mengoreksi kebijakan kesejahteraan yang ada di Tanah Air
“Barulah setelah sempat pensiun nulis. Nah, buku ketiga saya beri judul ‘Manifesto Kesejahteraan’, yang menyoroti kesejahteraan ini lebih komprehensif, karena ini adalah sebenarnya promosi terhadap ekonomi Pancasila,” ujarnya.

Tetapi fokus dari kebijakan bangsa ini ke depan itu, menurut Fahri, harus sumber daya manusia baru Indonesia ini dapat mencapai tahapan pemerataan yang riil bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Nah, inilah tiga buku sudah selesai pas di hari ini saya, bertepatan dengan ulang tahun saya, juga bersamaan dengan Hari Pahlawan,” kata  Fahri Hamzah, Caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut.

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan masa depan Indonesia ditentukan oleh kemajuan pendidikan. Sementara wajib belajar pendidikan Indonesiia masih antara 6-9 tahun, harusnya dinaikkan menjadi 12 tahun.

“Saya ingin berpesan kepada Pak Burhanuddin selaku Ketua Dewan Pakar, karena Pak Prabowo ini konsen dengan isu pendidikan. Jadi kalau misalnya kita membuat momen of lucky anak Indonesia sampai dia berumur 18 tahun, maka negara sudah mulai harus menyentuh sejak dalam bentuan ibu hamil. Selanjutnya 1.000 pertama dan kemudian sekolah gratis hingga kuliah,” kata Anis Matta.

Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran,  Burhanuddin Abdullah  mengatakan pendidikan Indonesia seharus mengenai sistem wajib belajar 12 tahun saja. Peserta didik cukup mendapatkan ijazah SMA saja, tidak perlu ada ijazah SD atau SMP, cukup diberikan sertifikat.

“Kita memang harus membangun infrastruktur pendidikan dan sosial dengan wajib belajar 12 tahun, ijazah cukup diberikan untuk SMA saja. Nah, ijazahnya digunakan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, kalau SD dan SMP cukup diberikan sertifikat saja,” ujar Burhanuddin Abadullah.