Riauaktual.com - Puluhan guru menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Gubernur Riau, Kamis (27/4/2023) siang. Aksi ini menuntut persoalan diangkatnya mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK tahun 2022.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat menyebutkan pihaknya sudah beberapa kali melakukan rapat dengar pendapat dengan Disdik, terakhir kali pad tanggal 8 April bersama BKD.
"Dari RDP tersebut kami meminta agar Disdik mencermati semua persoalan yang ada terkait proses dan mekanisme rekrutmen P3K tenaga pendidik, yang harus dipastikan transparan dan akuntabel sebelum diumumkan pada tanggal 15 atau 14 April yg lalu," katanya.
Selanjutnya dikatakan Ade, dari temuan pihaknya, ada banyak persoalan yg tidak bisa dijawab bahkan diselesaikan oleh Disdik dan BKD. Contoh, adanya tenaga pendidik yg sudah mengajar belasan tahun dan memenuhi semua persyaratan namun tidak lolos dalam rekrutment P3K.
"Saya secara pribadi menegaskan agar Pemprov menganggap apa yang terjadi dalam rekrutmen P3K guru ink adalah sebuah persoalan serius yang tidak cukup dijawab dengan janji yang menyatakan akan diangkat di tahun2023. Harus ada langkah kongkrit agar nasib guru yang sudah mengajar belasan tahun dapat ditunaikan dengan memberikan hak mereka sebagai Guru P3K," ucapnya.
Legislator Fraksi PAN ini juga menyayangkan gubernur sebagai Kepala Daerah terkesan tidak tahu menahu dengan proses dan mekanisme secara teknis. Hal ini dibuktikan dengan menyerahkan secara penuh proses dan mekanisme rekurutmen P3K Guru melalui Disdik dan BKD.
"Gubernur harus punya ketegasan dalam menyikapi persoalan ini. Usut semua laporan ataupun pengaduan yang terindikasi ada kecurangan dalam proses dan mekanisme rekrutmen P3K Guru," kata Ade.
"Berkordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan ini, dengan mengajukan kembali guru yang secara aturan dan memenuhi persyaratan agar diangkat sebagai P3K dalam tahun ini," pungkas anggota DPRD Riau dapil Pekanbaru ini.
