Riauaktual.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin meminta semua pihak tak hanya fokus pada poin-poin atau aspirasi yang disampaikan ribuan kepala desa dan perangkat desa saat aksi demonstrasi pada 17 dan 25 Januari 2023 lalu, yang menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Publik banyak menilai dan berdebat Revisi UU Desa hanya berkutat pada perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Juga ada soal isu tentang perangkat desa yang ingin kejelasan status, kedudukan serta kesejahteraan

"Aksi demonstrasi itu hanya sebagai pemantik dan memberikan peringatan kepada semua pihak, terutama yang di pemerintah pusat, DPR maupun Presiden dan para menteri terkait, bahwa ada sesuatu yang belum selesai di pemerintahan desa," kata Yanuar dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Menimbang Urgensi Revisi UU Desa', di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/23).

"Pesan besarnya adalah, masa depan di desa bagaimana? Apa UU Desa sudah menjamin masa depan? Itu harus dipahami agar kita tidak keliru memandang desa,” kata Yanuar.

Yanuar mengatakan wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa atau Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun, yang diikuti oleh aspirasi perangkat desa yang mempertanyakan status dan kesejahteraan mereka, menurut Yanuar, hanya pintu masuk saja. “Namun masa depan desa jauh lebih besar, dibanding masa jabatan 9 tahun dan kesejahteraan perangkat desa,” ujarnya.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro meragukan persoalan di desa dapat selesai dengan menambah masa jabatan kepala desa. “Saya ragu penambahan masa jabatan Kepala Desa akan menyelesaikan segala persoalan,” ujarnya.

Ketum PPDI Moh Tahril bersyukur atas UU Desa, pesimistis usul masa jabatan Kepala Desa diperpanjang hingga 9 tahun bisa terwujud. Dia bilang menunggu saja keputusan DPR bersama pemerintah.