Riauaktual.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp961 miliar pada tahun 2023. Pemko Pekanbaru juga mengalokasikan tambahan penghasilan PNS dalam APBD tahun 2023.

Pj Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan, melalui kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh serta komitmen yang kuat dari seluruh unsur terkait, Ranperda APBD 2023 diharapkan semakin efektif dan berperan dalam pencapaian upaya untuk memakmurkan masyarakat Kota Pekanbaru.

"Disamping itu, peran serta lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksa keuangan negara serta BPK, BPKP, dan Inspektorat diperlukan untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran daerah agar lebih efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan berdaya guna," kata Muflihun, Selasa (22/11/2022).

Menurutnya, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.

Alokasi anggaran tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya.

"Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah," terangnya.

Muflihun menyebut, Pemko dan DPRD telah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2023 sebagai pedoman bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengusulkan rencana kerja anggaran (RKA).

Pemko juga telah mengalokasikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil (PNS) untuk memacu semangat dan kinerja birokrasi sesuai dengan tuntutan dari pelaku usaha dan masyarakat.

Gambaran secara umum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2023 antara lain, pendapatan daerah ditargetkan Rp2,69 triliun. Rinciannya, pendapat asli daerah (PAD) sekitar Rp961 miliar. Pendapatan transfer sekitar Rp1,73 triliun.

Selanjutnya, belanja daerah direncanakan sekitar Rp2,67 triliun. Belang daerah ini digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Penerimaan pembiayaan daerah nihil. Pengeluaran pembiayaan daerah sekitar Rp20 miliar.

"Penyusunan rancangan APBD 2023 ini merupakan tindak lanjut atas penetapan KUA PPAS yang telah disepakati pada 7 November," pungkasnya.