Apa Kata Milenial: Kami Butuh Sosok Pj Gubernur DKI yang Moderat, Anti Polarisasi dan Bersih dari Korupsi

Apa Kata Milenial: Kami Butuh Sosok Pj Gubernur DKI yang Moderat, Anti Polarisasi dan Bersih dari Korupsi
Kata Rakyat, JPPR dan kelompok milenial Jakarta dalam beberapa kajiannya memberikan analisis dan rekomendasi terkait Pj Gubernur DKI Jakarta.

Riauaktual.com - Penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi perhatian publik, bukan hanya karena seksi tapi juga strategis. Seksinya sosok Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan ini karena posisi Jakarta sebagai barometer politik nasional di tengah trauma polarisasi politik yang masih bersisa. 

16 Oktober mendatang menajdi hari akhir masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Maka Presiden Jokowi dalam menunjuk sosok Pj Gubernur yang cocok untuk kebutuhan transisi menata Jakarta sebagai kota masa depan.

Siapakah sosok yang layak dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi untuk mengawal transisi, mengingat jabatan Pj Gubernur yang hampir 2 tahun dan akan berhadapan dengan tahun politik dan dimensi kerawanan.

Akan hal tersebut seperti, polarisasi, RUU IKN, dan stabilitas politik serta krangka program kerja berkelanjutan  harus di tunaikan, tentu DKI Jakarta membutuhak sosok Pj yang punya pengalaman dan memiliki jiwa kepemimpinan. 

Kata Rakyat, JPPR dan kelompok milenial Jakarta dalam beberapa kajiannya memberikan analisis dan rekomendasi terkait Pj Gubernur sebagai berikut:

1. Pj Gubernur DKI Jakarta harus memiliki pengalaman dan jiwa kepemimpinan, serta mengerti kondisi otonomi jakarta.

2. Pj Gubernur DKI Jakarta harus peka dan sensitif terhadap keberpihakan generasi milenial Jakarta.

3. Rakyat DKI Jakarta membutuhkan sosok Pj yang bersih dari dugaan korupsi, serta latar belakang rekam jejak yang bersih.

4. Pj Gubernur DKI Jakarta dihadapkan pada pekerjaan rumah besar, harus menyelesaikan RUU IKN (UU No 3 IKN, UU No 29 DKI Jakarta).

5. Sosok Pj Gubernur harus berpengalaman dalam bidang legislasi dan mampu bersinergi dengan Kemendagri dan DPR RI.

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index