Pemko Pekanbaru Belum Terima Juknis Pusat Terkait Kebijakan Penghapusan Honorer Dibatalkan

Pemko Pekanbaru Belum Terima Juknis Pusat Terkait Kebijakan Penghapusan Honorer Dibatalkan
Ilustrasi

Riauaktual.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, hingga kini masih menanti petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang.

Saat ini berdasarkan pendataan yang dilakukan BKPSDM Kota Pekanbaru, jumlah tenaga honorer yang ada di pemerintah kota mencapai 9.000 orang. Kebijakan penghapusan tenaga honorer ini juga dikabarkan dibatalkan karena keberatan dari sejumlah pemerintah daerah (Pemda).

"Belum ada arahan secara resmi terkait pembatalan rencana penghapusan honorer. Sekarang ini kami juga masih terus melakukan pendataan honorer di Pemko Pekanbaru," kata Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Sistem Informasi BKPSDM Pekanbaru, Ahmad Nurdinsyah, Selasa (27/9/2022).

Ia menjelaskan, Pemko Pekanbaru tidak menyatakan keberatan terkait kebijakan penghapusan honorer. Apalagi, jika para honorer ini akan dikoordinasikan untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kita sifatnya mengikuti arahan pusat saja," jelasnya.

Ahmad menyebut, saat ini Pemko Pekanbaru sudah menerima SK dari Kemenpan RB terkait pengangkatan PPPK reguler. Dalam waktu dekat, seleksi PPPK dengan 377 formasi akan diselenggarakan.

"Jadwal pastinya masih menunggu dari Panselnas. Kita juga masih menunggu aturan teknis dari Kemenpan, tapi sekarang kita sudah mencoba persiapan sarana dan prasarana CAT BKN," pungkasnya.

Berita Lainnya

index