Riauaktual.com - Politisi PDIP Adian Napitupulu menyentil tiga menteri dan tiga ketua umum parpol yang awal mula menyuarakan penundanaan pemilu dan jabatan presien 3 periode.

Menurutnya, wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode telah membuat publik menjadi gelisah.

Publik kemudian sibuk menganalisa perasaan dan keinginan Jokowi.

Itu disampaikan Adian Napitupulu dalam keterangan yang dikutip dari PojokSatu.id, Jumat (8/4/2022).

“Karena menganalisa rasa tidak punya alat ukur, maka sebagian mahasiswa konon berencana demo besar-besaran ke Istana tanggal 11 April nanti,” ujarnya.

Namun anehnya, ketika kondisi sudah sedemikian rupa, tiga menteri dan tiga ketum parpol yang menyuarakan penundaan pemilu dan presiden 3 periode malah menghilang.

“Kemana para menteri dan ketua partai yang melemparkan wacana itu? Kenapa semua tiba tiba menjadi diam dan seolah membiarkan semua dampak dari ide dan wacana yang mereka lemparkan di tanggung akibatnya sendirian oleh Jokowi?” sentil Adian.

Selain itu, tidak satupun dari mereka yang malah memberikan pembelaan kepada Jokowi.

“Tidak ada satupun dari pemilik wacana yang berteriak lantang pasang badan berkata: “Demo kami, jangan Jokowi….demo ke tempat saya, jangan ke Istana !!!”,” sindir dia.

Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA98) ini juga menilai, ada kejanggalan dalam rentetan peristiwa yang memicu rencana demo besar-besaran kepung Istana.

Sebab, ia menilai bahwa demo yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu adalah salah alamat.

Ada tiga kejanggalan yang diungkap anggota Komisi VI DPR RI itu.

Pertama, yang bicara perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah Jokowi, tapi ada tiga menteri.

Kedua, yang bicara perpanjangan masa jabatan presiden juga ada tiga ketua umum partai politik.

Ketiga, yang bicara soal jabatan presiden 3 periode adalah salah satu lembaga survei dan salah satu kader partai politik.

“Kenapa yang didemo Jokowi? Bukan 3 menteri, bukan tiga partai, bukan lembaga survei atau kantor partai itu?” heran Adian.

Selain itu, untuk mengubah atau merealisasikan perpanjangan jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode juga bukan ada di tangan Jokowi.

“Kewenangannya ada di Senayan (DPR), bukan di Istana. Tapi kenapa yang didemo justru Istana, bukan Senayan?” sambungnya.