PEKANBARU (RA)- Terkait adanya dugaan oknum ketua RW di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru yang mendapat jatah bantuan rumah layak huni dari pemerintah, dipertanyakan oleh kalangan DPRD Kota Pekanbaru.

"Kalau belum dikerjakan (dibangun), kita minta lurah dan pihak kecamatan meninjau lokasi, kalau dia mampu tak seharusnya memperoleh RLH ini," ungkap Anggota DPRD Ir Nofrizal MM, saat dikonfirmasi melalui selulernya, Kamis (9/10/2014).

Dikatakan Politisi PAN ini, program untuk memberikan rumah layak huni kepada masyarakat jangan sampai dinodai oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, Nofrizal meminta agar segala indikasi kecurangan ditelusuri dan ditindak dengan tegas.

"Seharusnya RLH untuk warga yang kurang mampu, warga punya lahan dan tak sanggup membangun rumah, maka dibantu oleh pemerintah," kata Nofrizal.

Pihak lurah dan kecamatan, tambah Nofrizal, diminta lebih selektif dalam pemberian bantuan RLH ini, baik kelurahan atau kecamatan harusnya turun melihat kondisi calon penerima RLH, apa benar-benar miskin atau oknum yang bermain.

"Ada hal yang harus diperiotaskan, yang utama orang miskin. Jangan sampai ada permainan," kata Nofrizal mengingatkan.

Laporan : Riki