PEKANBARU, RiauAktual.com - Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru mengadakan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, Senin (5/8/2014). Rapat banggar ini berlangsung alot sejak pagi hingga selesai Zuhur. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sahril SH dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Syukri Harto dan anggota TAPD dari berbagai satuan kerja pemerintah.

Sahril saat dikonfirmasi usai rapat, mengatakan bahwa memang ada penurunan pendapatan daerah dari sektor pajak. Dalam rapat itu, membahas banyak hal terkait penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2014.

"Kita membahas anggaran dari PAD, kemudian anggaran murni berapa dan perubahan berapa, PAD kita kan menurun, pertama karena tak mencapai target, dana bagi hasil dari provinsi itu menurun, kita mempertanyakan ke TAPD, dinas pendapatan daerah tak hadir pula tadi," ujar Sahril.

Selain penurunan PAD dari sektor pajak daerah, kalangan DPRD juga tampak terheran melihat terus menurunnya dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Riau. Maka, DPRD bersama TAPD berencana akan mempertanyakan kepada provinsi mengapa dana bagi hasil tersebut terus mengalami penurunan.

"Saya heran mengapa turun terus dana bagi hasil provinsi ini, kita akan mempertanyakan ke provinsi, ini terjadi sejak 2008, kendaraan bertambah tapi dana bagi hasil terus menurun," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekdako Pekanbaru Syukri Harto, kepada wartawan menjelaskan bahwa memang ada beberapa sektor PAD yang mengalami penurunan, namun ada pula yang mengalami kenaikan.

"Ada anggaran penerimaan yang berkurang dan bertambah, itu yang kita hitung.
Penerimaan yang kurang itu terjadi di pos pajak daerah 71 miliar, tapi di bagian retribusi naik sekitar 36 miliar. Nanti kita akan bahas lagi mengapa naik dan turun, ini dibahas dengan DPRD, ini perhitungan sementara TAPD bersama dinas terkait dan DPRD," terang Syukri.

Dikatakan Syukri lagi, bahwa penambahan anggaran dalam APBD perubahan ini diusulkan Rp35 miliar. Sehingga jika APBD murni Rp2,79 triliun, maka pada perubahan ini naik Rp35 miliar menjadi Rp2,8 triliun lebih.

"Tapi itu baru usulan, ini kita lagi hitung-hitung. Tadi teman di DPRD menanyakan, maka kita sampaikan potretnya, penerimaan menurun dan meningkat dan juga ada yang perlu dianggarkan lagi, itu yang kita bahas," pungkasnya. (riki)