PEKANBARU, RiauAktual.com - Masih banyaknya temuan Fornt Pembela Islam (FPI) yang melakukan aksi sweeping (razia) ke tempat hiburan malam yang masih tetap beroperasi selama Bulan Ramadhan, dinilai adalah langkah yang dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah yang melemah dalam mengawasi aksi pelanggaran ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST, menilai bahwa kondisi ini tak bisa disalahkan FPI, jika pemerintah bisa tegas maka FPI tak akan mengambil tindakan. "Kita juga jauh-jauh hari menghimbau, agar ditertibkan, tapi kan tetap banyak yang beroperasi," ungkap Sabarudi, Selasa (22/7/2014).
Seharusnya, kata Sabarudi, pemerintah sebagai eksekutif bisa melakukan eksekutor terhadap pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara DPRD hanya bisa menghimbau dan merekomendasikan kepada Pemko Pekanbaru.
"Pemko ini jadi eksekutor harus tegas. Kalau kita DPRD kan tak boleh eksekusi. Makanya kalau FPI bergerak jangan salahkan, karena memang pemko masih belum maksimal," paparnya.
Pada pekan lalu, puluhan anggota FPI melakukan sweeping ke sejumlah tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru yang masih tetap membandel beroperasi saat bulan ramadhan. Bahkan, aksi FPI ini di salah satu tempat hiburan nyaris bentrok karena pemilik tempat hiburan menolak FPI masuk ke lokasi.
"Harusnya tak perlu ada bentrok dan aksi seeping seperti itu kalau pemerintah sudah tegas dan bisa menyelesaikan persoalan tersebut," pungkasnya. (riki)
