Riauaktual.com - Anggota DPRD Provinsi Riau, Soniwati meminta pembangunan Puskesmas tersebut harus diprioritaskan. Sebagai legislator bidang pembangunan, dia mendesak agar hal-hal yang berkaitan dengan bangunan kesehatan di Riau disegerakan mengingat kondisi Pandemi Covid-19 saat ini.

"Seharusnya pembangunan Puskesmas diprioritaskan," ujar anggota Komisi V  tersebut, Rabu (7/7).

Ia menjelaskan, untuk kegiatan pembangunan Puskesmas tadi di tahun anggaran 2021 dinilai tidak ada masalah. Selama pembangunannya telah dianggarkan di tahun 2021 ini. 

"Selagi sudah dianggarkan dan tidak menyalahi aturan, kita pikir sah-sah saja," bebernya.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan terkait progres kegiatan Dinas Kesehatan 2021 ini.

Dari pantauan wartawan, salah satu daerah yang melakukan pembangunan Puskesmas tersebut adalah Kabupaten Pelalawan. Dimana di wilayah itu kini tengah dibangun Puskesmas Inap.

Namun, pembangunan Puskesmas yang terletak di Kecamatan Pelalawan itu dinilai lambat oleh masyarakat. Namun, pihak pekerja pembangunan itu menyampaikan adanya ketidakjelasan pembayaran dari Pemkab Pelalawan.

Muhammad Hidayat, Direktur PT Sabar Jaya Karyatama (SJK) yang bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab pembangunan Puskesmas tersebut mengatakan, pihaknya mengalami sedikit hambatan dalam pembangunan. 

Salah satu penyebabnya adalah ketidakjelasan pembayaran uang muka yang hingga saat ini belum diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan.

"Kita berharap semua pihak membantu kelancaran pembangunan. Sementara saat ini belum ada kepastian pembayaran dari Pemkab Pelalawan," tuturnya.

Dengan adanya persoalan tadi, Hidayat tidak ingin disalahkan jika pekerjaan pembangunan terlambat bahkan tidak selesai gara-gara uang muka belum jelas. Ia juga berharap uluran tangan Bupati Pelalawan khususnya untuk kepastian pembayaran uang muka tersebut.

"Kita sudah ada upaya untuk mempertanyakan kepastian pembayaran uang muka tersebut. Namun kita hanya dioper-oper dinas dan BPKAD. Sehingga kita tidak tau harus mengadu kepada siapa untuk kepastian pembayaran pekerjaan tersebut," jelasnya.

Menurutnya, para pekerja di lapangan mulai berkeluh kesah atas ketidakjelasan Pemkab Pelalawan dalam memberikan uang muka proyek tersebut. Dayat berharap pembayaran berikutnya  lancar sampai pekerjaan selesai.

"Kami berharap pembayaran berikutnya lancar sampai pekerjaan selesai. Saat ini keluhan juga sudah mulai muncul dari para pekerja kita," imbuhnya.

Kepala tukang pekerja Puskesmas di Pelalawan, Kang Kus mengaku tetap bekerja profesional meski dia tahu Pemkan Pelalawan belum jelas. Dia mengatakan, gaji dari kontraktor memang lancar meski belum diberi uang muka dari Pemda.

"Kami tetap bekerja, karena itu sudah tugas kami. Tapi, kami kurang semangat, saat kami mendapat informasi Pemerintah belum memberikan kepastian kapan membayar uang muka," kata Kus. (San)